Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis paket kebijakan ekonomi yang digelontorkan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV menjadi 5,01% year on year (YoY), meskipun baseline yang dirancang pemerintah sebesar 5,06%.
Dia menyebut, apabila paket kebijakan ekonomi ini tidak diberikan di sisa akhir tahun ini, serta adanya tambahan dampak ketidakpastian global, maka ekonomi kuartal IV hanya mampu tumbuh 4,81% YoY di tengah guncangan ekonomi global.
“Karena kalau tidak (diberikan dukungan), mungkin dengan kuartal III sekarang di 4,94% YoY dan kalau kuartal IV nanti tidak diberikan dukungan, pertumbuhan ekonomi bisa saja turun ke 4,81%,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (6/11).
Baca Juga: Mengapa Pertumbuhan Ekonomi di Era Jokowi Sulit Tembus 6%?
Adapun rincian paket kebijakan tersebut di antaranya, pertama pemerintah memperpanjang pemberian bansos beras yang sudah ada, yakni diberikan sebesar 10 kg per/KPM kepada 21,3 juta KPM hingga Desember 2023.
Awalnya pemerintah hanya merencanakan bansos beras ini dari Maret-November dengan anggaran sebesar Rp 15,9 triliun. Kemudian ditambah untuk Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun.
Kemudian, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dengan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun yang akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM.
Nantinya masyarakat akan menerima uang Rp 200.000 dalam dua bulan yakni pada November dan Desember 2023. Sehingga total uang yang diterima masyarakat adalah Rp 400.000.
Kedua, pemerintah melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah suku bunga yang tinggi. Upaya penguatan ini yakni dengan melakukan percepatan penyaluran subsidi KUR yang dianggarkan sebesar Rp 297 triliun.
Ketiga, insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar.
Meski batasan harga rumah diperluas hingga Rp 5 miliar, namun PPN yang ditanggung oleh pemerintah hanya sampai Rp 2 miliar.
Ketentuannya untuk pembelian rumah sampai dengan Rp 2 miliar, mulai November 2023 hingga Juni 2024, pemerintah akan menanggung PPN sepenuhnya. Kemudian, pada Juli 2024 hingga Desember 2024, besaran insentif PPN DTP akan dipangkas menjadi 50% saja.
Baca Juga: Insentif Bebas PPN Pembelian Rumah Berlaku Bulan Ini
Selanjutnya insentif pajak perumahan ini hanya akan berlaku pada satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan satu kali pembelian. Oleh karena itu, pembeli yang ingin memanfaatkan fasilitas PPN DTP diwajibkan untuk menyerahkan NIK atau NPWP.
Sementara itu, Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah.
Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 unit rumah. Bantuan RST ini diberikan Rp 20 juta per rumah.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa baseline pertumbuhan ekonomi di keseluruhan tahun 2023 dirancang pemerintah sebesar 5,09% YoY. Namun dengan adanya dampak ketidakpastian global kinerja ekonomi Indonesia keseluruhan tahun bisa melemah jadi 4,99% YoY.
Namun, meluncurnya paket kebijakan yang digulirkan di kuartal IV diyakininya akan menambah nilai ekonomi 0,05% (YoY).
“Sehingga untuk keseluruhan tahun 2023 kita berharap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
