kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Menkeu: Masa Pandemi, Dukungan UMKM dalam APBN Meningkat


Kamis, 10 Februari 2022 / 16:13 WIB
Menkeu: Masa Pandemi, Dukungan UMKM dalam APBN Meningkat
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra./hp.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sangat memperhatikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dukungan Pemerintah untuk UMKM ditunjukkan melalui Belanja Kementerian/Lembaga, subsidi, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pembiayaan. Sri Mulyani menyatakan, dengan proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik dan UMKM mulai pulih, maka APBN akan mulai mundur dari mengabsorpsi risiko dari interaksi perbankan dan UMKM.

“Sekarang karena sudah sehat, UMKM sudah pulih, ekonominya mulai tumbuh, maka interaksi bisa berjalan, kami mulai mundur,” ungkap Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/02).

Di masa pandemi, dukungan UMKM dalam APBN sangat melonjak. Dari sebelumnya Rp 27,1 triliun di Tahun 2019 (prepandemi) menjadi Rp 157,7 triliun di tahun 2020, Rp 117,3 triliun di tahun 2021, dan Rp 37,3 triliun di tahun 2022.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Omicron, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Selain itu ada juga dari belanja Kementerian/Lembaga. Bantuan pemerintah terhadap UMKM diberikan melalui bantuan produktif, alokasi perdagangan pengembangan UMKM, dan bantuan PKL dan warung.

Kemudian subsidi melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR, Pph Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPN Ditanggung Pemerintah untuk sewa outlet, diskon listrik, dan pembebasan rekening minimum.

Sedangkan TKDD dengan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah, DAK Non Fisik, dan Dana Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM). Serta pembiayaan melalui penempatan dana di BUMN perbankan seperti pada Bank BRI.

“Kita bisa bersama-sama bekerja, berkoordinasi, Pak Menko Perekonomian mengkoordinasikan sangat banyak policy respon, kita menggunakan instrumen fiskal kita secara fleksibel responsif, dan BUMN seperti BRI juga tetap menjaga kesehatan dan tata kelolanya dengan baik dengan kinerja yang baik,” lanjut Menkeu.

Untuk itu, guna menjaga pemulihan terus berjalan dan berkelanjutan, Sri Mulyani meminta kerjasama Pemerintah dan BUMN untuk mewujudkannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×