kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.798.000   -5.000   -0,18%
  • USD/IDR 17.819   62,00   0,35%
  • IDX 6.130   -76,16   -1,23%
  • KOMPAS100 809   -11,59   -1,41%
  • LQ45 620   -10,81   -1,71%
  • ISSI 215   -2,62   -1,20%
  • IDX30 354   -6,31   -1,75%
  • IDXHIDIV20 438   -8,62   -1,93%
  • IDX80 93   -1,35   -1,42%
  • IDXV30 121   -2,44   -1,98%
  • IDXQ30 115   -2,13   -1,83%

Pemerintah Perpanjang WFH, Klaim Efektif Turunkan Konsumsi BBM Hingga 9%


Selasa, 26 Mei 2026 / 16:01 WIB
Pemerintah Perpanjang WFH, Klaim Efektif Turunkan Konsumsi BBM Hingga 9%
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (KONTAN/Dendi Siswanto)


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mengklaim kebijakan work from home (WFH) mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, hingga mendekati 9% pada April 2026.

Airlangga Hartarto mengatakan, hasil evaluasi selama dua bulan menunjukkan kebijakan WFH memberikan dampak positif terhadap penghematan konsumsi BBM.

“Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, work from home, dalam dua bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9%. Jadi hasilnya cukup baik,” ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (26/5/2026).

Baca Juga: DPR Soroti Pentingnya Asuransi Ekspor untuk Jaga Daya Saing Indonesia

Karena dinilai efektif, pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan WFH di berbagai instansi dan sektor.

“Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” katanya.

Airlangga menjelaskan, untuk aparatur sipil negara (ASN), kebijakan tersebut akan diperpanjang melalui surat edaran baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Sementara itu, pemerintah daerah akan diatur melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan implementasi pada badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta akan diatur kementerian terkait.

“Untuk ASN nanti Ibu Menpan akan memperpanjang atau membuat SE baru terkait dengan PanRB. Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker,” jelasnya.

Pemerintah berharap kebijakan WFH dapat terus membantu efisiensi energi sekaligus mengurangi tekanan konsumsi BBM bersubsidi.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 4,14 Triliun untuk Program Magang Nasional Batch 4

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×