kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,06   -1,44%
  • KOMPAS100 1.138   -20,96   -1,81%
  • LQ45 901   -18,70   -2,03%
  • ISSI 224   -1,86   -0,82%
  • IDX30 463   -11,32   -2,38%
  • IDXHIDIV20 560   -12,38   -2,16%
  • IDX80 130   -2,40   -1,81%
  • IDXV30 139   -1,66   -1,18%
  • IDXQ30 155   -3,12   -1,97%

Menkeu ingin premium dicabut dari pasar


Kamis, 28 April 2011 / 23:10 WIB
Menkeu ingin premium dicabut dari pasar
ILUSTRASI. Cara merawat kucing cukup mudah, yaitu dengan memberi makan, menyediakan kandang, dan memberikan perawatan.


Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkeinginan untuk menghapus Bahan Bakar Minyak jenis premium dari pasaran. Hal itu karena bensin yang memiliki oktan rendah ini terlalu membebani APBN.

“Kalau saya prinsip penggunaan BBM itu harus dijaga atau dibatasi secara bertahap dan pasti premium itu hrs hapus,” akunya, Kamis, (28/4). Agus menambahkan keberadaan premium bertahap tapi pasti seharusnya dihapus.

Menurut Agus hapus artinya tidak perlu diteruskan kembali peredarannya di pasaran. “Alasan saya yang pertama kali subsidinya yang tinggi, kemudian oktannya juga tinggi dan kita tidak akan memberikan subsidi terhadap Pertamax karena Pertamax harus mencerminkan pasar,” terangnya.

Menkeu mencontohkan di negara China, di sana betul- betul tegar dalam melakukan penyesuaian harga minyak. “Karena harga minyak yang terus meroket bulan Februari lalu mereka melakukan penyesuaian harga, dan di bulan April mereka lakukan lagi penyesuaian harga minyak,” ujarnya.

Agus mengharapkan ada kesepakatan kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral sebagai penanggung jawab BBM itu dan komisi 7 DPR RI mau mengkaji itu. “Saya sangat prihatin sama kuota 38,6 juta kalau lewat akan membebani anggaran kita,” tutupnya.

Sementara VP Corporate Communication Pertamina Mochammad Harun mengaku Pertamina siap jika itu sudah menjadi keputusan pemerintah untuk menghapuskan premium. “Kita kan cuma sebagai operator, kita ngikut dengan kebijakan pemerintah, tetapi hingga saat ini usulan itu baru hanya sekadar wacana,” tegasnya.

Harun menambahkan Pertamina bersedia menghilangkan premium, sebagai gantinya, produk premium bisa dikonversikan menjadi Pertamax. "Karena sekarang premium juga bisa kita tingkatkan menjadi pertamax. Makanya, tidak ada masalah," katanya.

Menurut jika Premium digantikan Pertamax itu secara teknis itu bukan persoalan sulit, tidak karena membutuhkan teknis operasional yang rumit. "Itu tidak membutuhkan waktu lama, itu bisa kita ganti dengan cepat, karena kita kan seperti mesin jahit. Jadi bisa di-blend," urainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×