Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) memberikan penghargaan bagi kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota) yang telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal lima kali berturut-turut.
Penyampaian penghargaan itu merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang dilakukan di Istana Negara, Kamis (14/9) tadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian opini WTP harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPPP) tahun 2016 memperoleh WTP pertama kalinya sejak pemerintah membuat laporan keuangan.
Pada 2016, jumlah K/L yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP meningkat menjadi 73 K/L dari tahun 2015 sebanyak 56 K/L. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara pada 2018 juga memperoleh opini WTP yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP di 2016 meningkat menjadi 375 pemerintah daerah, dari sebelumnya pada 2015 sebanyak 312 pemerintah daerah.
"Bagi yang belum mendapatkan opini WTP kami akan terus mendukung agar K/L atau daerah yang dipimpin Bapak Ibu bisa mnecapai WTP dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Sri Mulayni, Kamis (14/9).
Penyampaian penghargaan dilakukan oleh Sri Mulayni didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Negara Kemenkeu Marwanto
Kementerian yang memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut (tahun 2012-2016)
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
Lembaga Negara yang memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut (tahun 2012-2016)
1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Badan SAR NAsional
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Dewan Perwakilan Daerah
8. Majelis Permusyawaratan Rakyat
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional
10. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
11. Badan Kepegawaian Negara
12. Mahkamah Konstitusi
13. Lembaga Administrasi Negara
14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
15. Sekretariat Kabinet
16. Dewan Ketahanan Nasional
17. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
18. Komisi Yudisial
Pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut (tahun 2012-2016)
1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Kepulauan Riau
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut (tahun 2012-2016)
1. Kabupaten Boyolali
2. Kabupaten Purwerejo
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Semarang
5. Kabupaten Banyuasin
6. Kabupaten Banggai
7. Kabupaten Gowa
8. Kabupaten Kuantan Singingi
9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10. Kabupaten Karimun
11. Kabupaten Bintan
12. Kabupaten Way Kanan
13. Kabupaten Tulang Bawang Barat
14. Kabupaten Gorontalo
15. Kabupaten Tojo Una Una
16. Kabupaten Lampung Barat
Pemerintah kota yang memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut (tahun 2012-2016)
1. Kota Batam
2. Kota Bandar Lampung
3. Kota Denpasar
3. Kota Surakarta
4. Kota Banda aceh
5. Kota Lubuk Linggau
6. Kota Metro
7. Kota Banjar
8. Kota Sabang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
