Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemindahan Ibu Kota baru nampaknya sudah semakin serius. Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota baru yakni sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Keduanya merupakan kabupaten di Kalimantan Timur.
Langkat tersebut, menarik untuk ditimbang soal untung dan ruginya. Jokowi menuturkan, ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.
Baca Juga: Ibukota di Kaltim ancam penambangan batubara, Indika: Kami punya tambang di Paser
"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Muhammad Faisal memandang pemindahan Ibu Kota dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, tapi sentimen negatif akan berdatangan dalam jangka pendek.
Faisal bilang pemindahan Ibu Kota akan memakan biaya yang tidak sedikit. Untung memangun Ibu Kota baru perlu dana pemindahan dan pembangunan. Di mana, pusat pemerintahan dan bisnis sebelumnya di wilayah Jakarta bahkan sekitarnya seperti Bekasi, Tanggerang, dan Depok yang banyak pabrik.
Setali tiga uang, saat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur mau tidak mau mobilisasi bisnis yang terkait dengan pemerintah akan ikut pindah. Kata Faisal, dalam dunia bisnis ini akan menyebabkan inefiensi. Bahkan pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi karena pemindahan Ibu Kota.
Baca Juga: Tawarkan properti di ibu kota baru, saham Agung Podomoro terbang
Dia menyarankan pemerintah perlu perencanaan yang matang untuk mengurangi inefisiensi. “Perencanaannya harus bagus ada kajian langkah demi langkah bagaimana strategi pemindahan Ibu Kota. Sebab, ongkos bakal makin benkak kalau kajiannya tidak matang,” kata Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (27/8).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan pembiayaan pemindahan ibu kota tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 486 triliun. Pembiayaan tersebut akan dilakukan dengan 3 skema, yakni melalui APBN, Kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), serta dibiayai oleh swasta.
Faisal memandang Bappenas hanya sekilas melakukan kajian soal tata letak Ibu Kota. Pemerintah belum merencanakan dampak rugi pemindahan Ibu Kota. Faisal mengukur kerugian yang bakal ditanggung pemerintah akan semakin lama kalau tidak dilandasi hitung-hitungan ekonomi.
“Kalau perencanaanya matang, dalam lima tahun ke depan terhitung jika Ibu Kota sudah pindah maka ekonomi bakal stabil. Namun, kalau perencanaan belum kuat bisa lebih dari sepuluh tahun,” ujar Faisal.
Baca Juga: Viral, iklan Agung Podomoro jual properti Rp 700 juta dekat Ibukota banyak dibagikan
Di sisi lain, Faisal melihat dalam jangka panjang Ibu Kota baru bakal memberikan keungtungan secara makro ekonomi. Selama dua puluh tahun terakhir ekonomi hanya terpusat di Jawa dengan sumbangsih Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 58%. Maka diharapkan, Kalimantan Timur dapat menjadi jawaban pemerataan ekonomi hingga ke bagia Indonesia Timur.
Catatan, Faisal jangan hanya memindahkan Ibu Kota demi administratif pemerintah saja, tapi juga bisnis, perdagangan, dan sektor manufaktur KalimantanTimur perlu dijaga tetap tumbuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
