Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan segera melaporkan permintaan maaf Menhan Amerika Serikat (AS), James Mattis, terkait insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya akan sampaikan permintaan maaf Menhan AS ini kepada Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri," kata Menhan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (23/10).
Permintaan maaf disampaikan saat Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis, Senin siang di Clark, Filipina.
Pertemuan antara kedua Menhan tersebut terjadi di sela-sela acara ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) di Filipina ASEAN yang berlangsung mulai 22 sampai 25 Oktober 2017.
Ryamizard mengaku dirinya sempat berbincang-bincang dengan Menteri Pertahanan AS perlihal ditolaknya Panglima TNI ke AS untuk memenuhi undangan Kepala Staf Gabungan militer AS.
James Mattis pun meminta maaf atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di AS untuk memenuhi undangan Kepala Staf Gabungan militer AS.
"Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu para Menhan ASEAN yang saat ini sedang melakukan pertemuan tahunan 2017 di Clark, Filipina," jelas Ryamizard di Filipina, Senin.
"Beliau dengan penuh hati meminta maaf yang sebesar-besarnya. Menhan AS pun berharap hal ini tidak terjadi lagi," kata Ryamizard.
Kedatangan Menhan RI Ryamizard Ryacudu untuk menghadiri pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)-Plus di Filipina, yang berlangsung sejak Minggu (22/10) sampai 25 Oktober 2017.
ADMM Plus merupakan Forum penukaran pandangan tentang isu-isu Pertahanan Keamanan, Regional dan Internasional.
ADMM-Plus sendiri merupakan bentuk perluasan kerja sama Pertahanan ADMM dengan melibatkan 8 Negara Mitra Catra ASEAN, yakni Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Republik Korea (ROK), Selandia Baru, India dan Rusia
ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) juga merupakan platform kerja sama antara Menteri Pertahanan 10 Negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam yang bertujuan untuk meningkatkan Confidine Building Measures (CBM) serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dan kawasan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto mengatakan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ditolak untuk memasuki wilayah Amerika Serikat ketika akan berangkat ke negara digdaya itu untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada Senin (23/10) hinggga Selasa (24/10) di Washington DC, AS.
"Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkata. Kemudian pada Sabtu (21/10), Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection," jelas Mayjen TNI Wuryanto, di Jakarta, Minggu (22/10).
Dengan adanya penolakan itu, lanjut dia, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak jadi hadir pada acara tersebut.
Wuryanto menjelaskan bahwa Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim oleh Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford Jr dan kemudian Jenderal TNI Gatot Nutmantyo membalas surat tersebut dan mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.
"Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Durford, Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo," Kata Kapuspen TNI.
"Kepergian ke Amerika atas undangan Pangab dan atas hubungan baik dua negara serta hubungan baik antara Pangab Amerika dan Panglima TNI, oleh sebab itu Panglima TNI beserta isteri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Pangab Amerika Serikat sampai ada penjelesan resmi dari pihak Amerika," tegas Kapuspen TNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News