Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah mengubah agenda internasional untuk menjadikan tahun 2020 sebagai Dasawarsa Aksi untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu, jika tidak ditangani dengan baik, maka pandemi ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan, diskriminasi dan pengangguran global dalam jangka menengah dan panjang.
Untuk meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya ambisi dan urgensi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di era new normal, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mengadakan webinar bertema No One Left Behind, Private sector and Government Synergy for Social Welfare pada hari Kamis (9/7).
Baca Juga: Di hadapan forum PBB, Sri Mulyani beberkan cara RI bangun ekonomi di saat pandemi
Chairman IBCSD Sihol Aritonang mengatakan, di Indonesia SDGs Sendiri sudah merupakan agenda nasional sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Menurutnya, prinsip SDGs dengan leaving no one behind juga telah banyak didengungkan.
"Sebab hal ini dapat mendorong kesetaraan dan non diskriminasi atau tepatnya mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, etnis, asal, agama atau status ekonomi lainnya," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7).
Menurutnya, untuk mencapai SDG dengan berpegang pada prinsip di atas, maka sektor bisnis mempunyai perang penting, kendati sektor bisnis juga menjadi pihak yang terdampak pandemi ini. Namun kepemimpinan dan aksi kolektif sektor bisnis sangat dibutuhkan karena menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Sektor bisnis mempunyai kemampuan mencari solusi melalui teknologi, inovasi dan investasi untuk mengatasi dampak negatif pandemi ini," terangnya.
Baca Juga: Lebih efektif, Lembaga amil zakat siap transformasi ke era digital
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, kolaborasi dunia bisnis dan pemerintah dapat dilakukan melalui dukungan terhadap strategi penanggulangan kemiskinan dengan dukungan pada implementasi program bantuan stimulan untuk usaha yang dapat diakses masyarakat.
Ia mengambil contoh seperti KUBe dan Kewirausahaan Sosial maupun skema pendanaan lainnya untuk pengembangan usaha seperti pusat investasi pemerintah, kredit usaha rakyat, kredit mikro dan PNM Mekaar.
Juliari dalam pidato kuncinya mengatakan, pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial secara nontunai melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif yang menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran program bantuan sosial dilaksanakan secara nontunai.
"Begitupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang potensi penyelengaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan," ujar Juliari.
Baca Juga: Sri Mulyani: Indonesia harus mundur 5 tahun soal penurunan angka kemiskinan
Sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan sektor swasta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh pada sektor keuangan, seperti perbankan dapat memainkan peran penting. Program-program menabung yang didorong perbankan, dapat mendorong perilaku menabung yang akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam menghadapi tekanan ekonomi di masa pandemi.
Salah satunya gerakan ayo menabung dengan sampah milik PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Gerakan ini merupakan kelanjutan dari pilot project yang telah berlangsung sejak 1028 di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hingga September 2019 gerakan ini sudah diikuti lebih dari 150.000 siswa dan 5.000 warga pasukan orange, lebih dari 200 bank sampah dengan total dana hasil penjualan yang telah dihimpun mencapai lebih dari Rp 3 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
