Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Juliari dalam pidato kuncinya mengatakan, pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial secara nontunai melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif yang menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran program bantuan sosial dilaksanakan secara nontunai.
"Begitupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang potensi penyelengaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan," ujar Juliari.
Baca Juga: Sri Mulyani: Indonesia harus mundur 5 tahun soal penurunan angka kemiskinan
Sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan sektor swasta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh pada sektor keuangan, seperti perbankan dapat memainkan peran penting. Program-program menabung yang didorong perbankan, dapat mendorong perilaku menabung yang akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam menghadapi tekanan ekonomi di masa pandemi.
Salah satunya gerakan ayo menabung dengan sampah milik PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Gerakan ini merupakan kelanjutan dari pilot project yang telah berlangsung sejak 1028 di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hingga September 2019 gerakan ini sudah diikuti lebih dari 150.000 siswa dan 5.000 warga pasukan orange, lebih dari 200 bank sampah dengan total dana hasil penjualan yang telah dihimpun mencapai lebih dari Rp 3 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
