kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.455.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

Menakertrans: Hak Pekerja yang di-PHK Harus Diutamakan


Rabu, 12 November 2008 / 14:22 WIB


Reporter: Dian Pitaloka Saraswati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Krisis finansial yang melanda global membuat Pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah semakin marak. Untuk itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menghimbau, agar semua perusahaan tidak melupakan kewajibannya untuk memberikan pesangon atau kewajiban normatif lainnya bagi karyawan yang dirumahkan.

"Kewajiban normatif perusahaan tetap harus dipenuhi, misalnya gaji bagi karyawan yang dirumahkan," kata Erman saat ditemui di acara Konferensi nasional pemberantasan korupsi bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, di Jakarta, Rabu (12/11).

Sementara, untuk korban PHK, Erman meminta agar pengusaha memberikan pesangon yang sesuai dengan haknya. Jika pun perusahaan masih menampung pegawainya,  Erman minta agar ada insentif tambahan bagi karyawan. Sehingga, upah minimum yang ditetapkan bukan menjadi pemasukan tunggal bagi pegawai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×