Kemenkeu Sebut Anggaran Pembelian Mobil dari India Berasal dari Utang

Reporter: kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah memastikan rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak menambah beban fiskal negara. 

Skema pembiayaan dilakukan melalui pinjaman perbankan BUMN yang cicilannya dibayar dengan realokasi anggaran dana desa yang memang sudah rutin dianggarkan setiap tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembiayaan pengadaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Baca Juga: Tak Pakai APBN, Istana Sebut Pemerintah Sedang Cari Skema Pembayaran Utang Whoosh

Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan. “Risikonya clear, tidak ada tambahan risiko fiskal,” ujarnya.

Menurut Purbaya, mekanisme pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang setiap tahun sudah tercatat dalam belanja negara. Dengan demikian, yang berubah hanyalah cara penyaluran anggaran, bukan penambahan belanja baru.

 “Setiap tahun memang kita belanja segitu, sekarang cara belanjanya yang berubah,” kata dia.

Rencana impor ini menyedot perhatian publik karena melibatkan pembelian kendaraan niaga dari India dalam jumlah besar. Agrinas telah meneken kontrak pembelian senilai Rp24,66 triliun dengan dua pabrikan India, yakni Mahindra & Mahindra Ltd dan Tata Motors, yang diumumkan secara terbuka oleh masing-masing perusahaan.

Baca Juga: Penjualan Mobil Bekas Autopedia (ASLC) Mulai Pulih, Namun EV China Jadi Ancaman

Mahindra & Mahindra menerima pesanan 35.000 unit single cabin Scorpio Pick Up untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih. Sementara Tata Motors melaporkan pesanan 70.000 unit, terdiri atas 35.000 pikap Yodha dan 35.000 truk Ultra T.7.

Seluruh kendaraan tersebut akan diimpor dan digunakan sebagai sarana operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Istana menyatakan akan menelaah lebih lanjut informasi impor tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perlu mengecek detail jumlah dan skemanya sebelum memberikan komentar lanjutan. “Ngecek dulu angka-angkanya,” ujarnya singkat.

Di sisi lain, impor massal kendaraan niaga ini turut menjadi sorotan lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian yang memiliki mandat menjaga industri dalam negeri.

Baca Juga: Maruti Suzuki Bangun Pabrik Raksasa, 1 Juta Mobil Baru Siap Diproduksi

Namun pemerintah menegaskan, dari sisi fiskal, skema utang untuk pembelian kendaraan dari India itu telah dirancang tanpa menambah tekanan baru pada APBN, karena pembayarannya bersumber dari anggaran yang sudah ada.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/02/23/173600126/purbaya-pastikan-impor-105.000-pikap-untuk-kopdes-merah-putih-tak-bebani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News