Melihat Situasi Geopolitik, 2026 Bukan Waktunya Banyak Eksperimen Kebijakan

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menarik AS dari 66 organisasi internasional, terdiri dari 31 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 35 organisasi non-PBB, yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Negeri Paman Sam.

Keputusan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Sebelumnya, AS menuai kritik internasional setelah melakukan serangan terhadap Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores, dan menerbangkan keduanya keluar dari negara tersebut atas tuduhan keterlibatan dalam narko-terorisme yang dianggap mengancam keamanan AS.

Ketegangan ini juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran geopolitik di kawasan lain, termasuk potensi eskalasi hubungan China–Taiwan, yang dinilai dapat menambah tekanan terhadap stabilitas global.

Menanggapi situasi tersebut, Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai meluasnya risiko geopolitik menjadi sinyal kuat bagi Indonesia untuk memprioritaskan stabilitas keuangan dan nilai tukar.

“Ini bukan tahun untuk terlalu banyak eksperimen kebijakan. Arah strategis sudah ada, yang paling dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan kualitas eksekusi,” ujar Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti dalam keterangan resminya, Selasa (13/1/2026).

Menurut Prasasti, Indonesia relatif berada dalam posisi yang cukup siap menghadapi meningkatnya ketidakpastian global.

Namun, seiring naiknya risiko geopolitik, ruang kesalahan kebijakan menjadi semakin sempit.

Oleh karena itu, stabilitas, kredibilitas kebijakan, dan efektivitas pelaksanaan menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Gundy menilai, kestabilan kebijakan sangat penting untuk merespons risiko geopolitik yang semakin kompleks dan berpotensi meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi.

“Jika ketegangan politik meluas ke luar kawasan konflik utama, risikonya terhadap perdagangan, investasi, dan koordinasi kebijakan global akan jauh lebih signifikan,” jelasnya.

Meski demikian, Prasasti mencatat bahwa perekonomian global sejauh ini masih relatif mampu bertahan.

Dalam jangka pendek, pasar keuangan dinilai menjadi kanal transmisi utama dari meningkatnya ketegangan geopolitik.

Valuasi aset global yang relatif tinggi membuat sentimen pasar menjadi lebih sensitif terhadap guncangan politik.

“Dalam kondisi pasar yang sudah stretched, shock geopolitik sekecil apa pun bisa dengan cepat mengguncang dan mengganggu stabilitas pasar keuangan,” kata Gundy.

Sementara itu, dampak terhadap harga minyak global hingga saat ini masih relatif terbatas. Kondisi suplai energi yang cukup longgar, termasuk kebijakan produksi OPEC dan ketahanan produksi minyak serpih Amerika Serikat, turut membantu menjaga stabilitas harga.

“Pasar energi saat ini secara struktural lebih siap menyerap guncangan dibandingkan siklus sebelumnya,” tambah Gundy.

Bagi Indonesia, Prasasti menilai tekanan inflasi jangka pendek masih relatif terkendali selama harga energi global tetap stabil.

Dampak langsung terhadap inflasi dan risiko fiskal energi dinilai terbatas, sementara inflasi pangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik seperti pasokan, musim, dan distribusi.

Namun demikian, nilai tukar rupiah menjadi variabel yang paling perlu diwaspadai. Menurut Gundy, risiko utama berasal dari perubahan sentimen global.

“Jika terjadi lonjakan aversi risiko, arus modal cenderung kembali ke aset aman, dan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, akan menghadapi tekanan terlebih dahulu,” ujarnya.

Prasasti menilai Indonesia memasuki periode ketidakpastian global ini dengan fundamental ekonomi yang relatif kuat dan basis permintaan domestik yang besar, sehingga lebih resilien dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Meski begitu, ketahanan tersebut bukan berarti tanpa risiko.

Volatilitas nilai tukar berpotensi menekan investasi, mengingat tingginya kandungan impor dalam siklus investasi domestik.

Menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik tersebut, Prasasti akan menggelar Prasasti Economic Forum 2026 pada 29 Januari 2026 di Jakarta dengan tema Navigating Indonesia’s Next Chapter.

Forum tahunan ini akan membahas arah kebijakan ekonomi nasional, transformasi hijau, serta dinamika dan peluang investasi sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.