Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menekankan pentingnya belanja berkualitas, agar bisa mendukung perekonomian Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA, diharapkan belanja pemerintah akan semakin berkualitas.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Made Arya Wijaya menyebut secara prinsip belanja berkualitas memiliki kriteria, di antaranya, belanjanya sesuai dengan yang diprioritaskan dan lebih efisien.
“Selain itu belanja berkualitas harus lebih efektif, transparan dan akuntabel,” kata Made kepada Kontan.co.id, Kamis (19/5).
Baca Juga: Apakah Belanja Pemerintah Saat ini Sudah Berkualitas? Ini Pandangan Ekonom
Sebelumnya, Direktur Jendral Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan, belanja berkualitas bukan berarti berhemat. Dia menegaskan, dengan menerapkan disiplin belanja berkualitas, maka anggaran yang dikeluarkan bisa jauh lebih efisien dan menggunakan anggaran sebagaimana mestinya.
Dia menambahkan, belanja berkualitas berarti purpose, output, dan income-nya tercapai. Sehingga belanja negara bisa tercapai tanpa anggaran yang berlebihan.
Untuk diketahui, PP Nomor 6 Tahun 2023 ini merupakan perubahan atas PP Nomor 90 Tahun 2010 yang telah berumur lebih dari satu dekade.
Lingkup pengaturan PP Nomor 6 Tahun 2023 ini meliputi, penyusunan APBN, prinsip-prinsip penyusunan RKA, proses penyusunan RKA K/L dan RKA BUN, serta DIPA dan perubahan anggaran dalam melaksanakan APBN.
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) kata Isa, perlu dilakukan penguatan untuk berbagai perubahan, ide, dan terobosan, bahkan pendekatan baru untuk melakukan perencanaan anggaran.
Hal-hal yang diperbarui dalam PP ini di antaranya, terkait perencanaan dan penganggaran yang semula jangka pendek atau setahun ke depan, bisa menjadi tiga tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk memastikan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan dalam jangka Panjang bisa terealisasikan.
“Jadi untuk 2025 sampai 2027 kita sudah perkuat perencanaan dan estimasi awal. Karena tahun berikutnya kita perbaiki,” jelas Isa beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pasca pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat Indonesia harus mengejar pencapaian target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah.
Menkeu menyampaikan, belanja negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Belanja Negara Rp 3.061 Triliun, Sri Mulyani Minta Kementerian Kreatif Gunakan Dana
“Bagaimana kita fokus untuk menggunakan anggaran belanja negara tahun ini yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun untuk bisa terus meningkat kualitasnya di dalam rangka untuk transformasi ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Hasil belanja pemerintah yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat salah satunya pembangunan infrastruktur.
Adapun beberapa proyek infrastruktur yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo di tahun 2022 di antaranya, Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora Jawa tengah, Pasar Johar yakni bangunan cagar budaya di Semarang, Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat NTB.
Kemudian, Jalan Bbypass Baloge di Kabupaten Toba, Penataan Kawasan pantai bebas Parapat, Penataan kampung Ulos Hutaraja di Kecamatan Pangyryran Kabupaten Samosir, Ruas Tol Binjai- Stabat, Jalan tol Manado- Bitung dan proyek infrastruktur lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
