Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika melihat progres 10 atau 20 tahun lalu, belanja pemerintah saat ini belum berjalan dengan optimal.
Sejauh ini, Yusuf menilai terdapat beberapa kendala belanja pemerintah. Seperti masalah belanja modal yang kerap kali lamban realisasinya. Dia berharap realisasi belanja modal bisa dipercepat, setidaknya dalam 2 atau 3 tahun ke depan.
Baca Juga: Belanja Negara Rp 3.061 Triliun, Sri Mulyani Minta Kementerian Kreatif Gunakan Dana
Selain itu, masalah klasik yang terus berulang dalam realisasi belanja adalah penumpukan anggaran di akhir tahun, dan juga anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan optimal.
“Menurut saya masalah ini sekali lagi memang ada kaitannya dengan proses dari penyusunan program yang dilakukan di level pemerintah pusat maupun daerah. Karena semakin efektif proses penyusunan di level pusat dan daerah maka seharusnya realisasi belanja daerah juga harusnya semakin baik,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (19/5).
Yusuf juga menyayangkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sebenarnya sudah dikeluarkan h-1 tahun sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, seharusnya bisa membuat institusi pemerintah lebih sigap dalam merancang anggaran.
“Misalnya anggaran tahun untuk 2024 DIPA-nya sudah bisa di berikan di akhir tahun 2023. Harusnya dengan lebih cepatnya DIPA Ini bisa diselesaikan atau diserahkan maka institusi pemerintah bisa juga lebih sigap dalam merancang anggaran,” jelasnya.
Dia menambahkan, kemampuan dari sumber daya terutama sumber daya manusia juga menjadi penting dalam sebuah institusi. Sebab kualitas tersebutlah yang akan menentukan realisasi anggaran belanja dalam terealisasi dengan tepat dan cepat.
Baca Juga: Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Belanja Berkualitas dalam APBN
Lebih lanjut, Yusuf berharap dalam beberapa tahun ke depan pemerintah bisa mengubah pola belanjanya agar lebih berkualitas dan efisien. Menurutnya belanja yang berkualitas adalah belanja yang dilakukan sesuai sesuai dengan peruntukan dari anggaran belanja tersebut.
“Misalnya disebutkan belanja pemerintah didorong untuk menangkal atau menyelesaikan efek samping dari Covid-19, maka ini harus terlihat dari komposisi belanja yang terkait dengan tujuan tersebut, seperti belanja bantuan sosial dan juga transfer ke daerah,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan belanja pemerintah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja yang sifatnya produktif, seperti belanja modal ataupun belanja subsidi dan bantuan sosial. Menurutntya belanja tersebut merupakan komponen yang dalam jangka pendek menengah panjang bisa berpotensi mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
