/2025/07/21/878760980.jpg "Media Asing Soroti Tunjangan Reses DPR yang Melonjak, Cek Gaji Anggota DPR")
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) naik hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya pada tahun 2025 ini. Tak hanya menjadi topik hangat di media dalam negeri, media luar negeri juga menyoroti aksi memperkaya anggota dewan yang terhormat tersebut.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dana reses naik menjadi Rp 702 juta dari Rp 400 juta pada periode 2019-2024. Dana reses DPR yang disalurkan mulai 3 Oktober 2025 ini juga sempat mengalami kelebihan transfer sebesar Rp 54 juta.
Untuk diketahui, dana reses adalah uang yang diterima setiap anggota DPR untuk melaksanakan reses atau bekerja di luar gedung. Pada masa reses, para anggota DPR akan mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi rakyat.
Kenaikan salah satu komponen tunjangan DPR RI ini juga disorot oleh media Internasional lantaran protes warga sebelumnya juga berkisaran pada persoalan gaji DPR. Benarkah Anggota DPR Memerlukan Penambahan Dana Reses?
Lantas, apa kata media asing soal kenaikan dana reses anggota DPR RI?
Baca Juga: iPhone 17 Dipasarkan, Harga iPhone 16 Turun Hingga Rp 4 Juta, Simak Daftarnya
BBC: Kenaikan hampir dua kali lipat, picu kontroversi baru
BBC memberitakan kenaikan tunjangan reses DPR RI dalam artikel berjudul "Indonesian MPs get extra allowance weeks after angry protests over perks" yang tayang pada Selasa (14/10/2025). Media itu menyoroti aksi protes masyarakat yang terjadi sebelumnya buntut adanya tunjangan perumahan DPR yang setara dengan 10 kali lipat upah minimum di Jakarta.
Tunjangan tersebut kemudian dibatalkan untuk meredam kemarahan rakyat. Pasalnya, protes tersebut semakin meluas hingga mengungkap permasalahan korupsi dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Kini, kenaikan dana reses telah memicu kontroversi baru. Anggota DPR RI mengadakan reses sekitar lima kali dalam setahun dengan mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing dan mengumpulkan aspirasi warga.
Penerimaan tunjangan di luar gaji pokok DPR juga terjadi di negara lain seperti di Australia yang anggota parlemennya menerima 25.000 dollar AS (sekitar Rp 414 juta) sampai 37.000 dollar AS (sekitar Rp 614 juta).
Tonton: BMKG Prediksi Sebut Cuaca Panas Ekstrem Berlangsung Hingga Akhir Oktober
Reuters: Kenaikan tunjangan mengecewakan warga
Reuters juga menyoroti kenaikan dana reses DPR RI dalam berita berjudul "Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks," yang terbit pada Senin (13/10/2025). Media itu menyoroti batalnya beberapa tunjangan DPR untuk meredam kemarahaan publik dalam aksi protes di berbagai daerah.
Pada bulan Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok HAM, dan warga sipil bergabung dalam aksi protes terkait dana APBN, termasuk gaji DPR hingga tewasnya seorang pengemudi ojol. Demonstrasi menyebar ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia dan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan sedikitnya 5.000 orang ditangkap.
Peristiwa ini menjadi kerusuhan terbesar di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Walaupun begitu, kini anggota DPR menerima kenaikan tunjangan reses yang mulai berlaku sejak 3 Oktober 2025.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berpendapat bahwa kenaikan dana reses mengecewakan masyarakat. "Seolah-olah orang Indonesia telah dikerjai. Kami puas dengan penghapusan tunjangan perumahan, tetapi nyatanya, tunjangan fantastis lainnya juga muncul," ujar dia.
Gaji & Tunjangan Anggota DPR
Diberitakan sebelumnya, usai penghapusan tunjangan perumahan, Dasco memaparkan rincian gaji dan tunjangan anggota DPR tahun 2025. Berikut Daftarnya:
Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan
- Gaji Pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000
- Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000
- Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680
- Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000
Total: Rp 16.777.680
Baca Juga: Tren Kenaikan Harga Saham BUMI 6 Bulan Terhenti, Analis Sebut Saat Tepat Untuk Beli
- Tunjangan Konstitusional Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000
- Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000
- Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000
- Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000
- Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000
Total: Rp 57.433.000
- Total Bruto: Rp 74.210.680
- Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950
Take Home Pay: Rp 65.595.730.
Sebagian artikel ini bersumber dari https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/15/161500565/media-asing-soroti-kenaikan-dana-reses-dpr-ri?page=all#page2.
Selanjutnya: Andalkan Diversifikasi Produk, UNVR Optimistis Kinerja Segera Pulih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
