kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Mayoritas warga Banten yakin pemerintahnya korup


Minggu, 05 Januari 2014 / 16:35 WIB
Mayoritas warga Banten yakin pemerintahnya korup
ILUSTRASI. Ini 3 Cara Mengaktifkan Kartu Telkomsel yang Sudah Mati


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Mayoritas warga Banten menilai pemerintah Provinsi Banten tidak bersih dari praktik korupsi dan suap. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 58,5% responden menilai roda pemerintahan Provinsi Banten kurang bersih, sementara 18,6% lainnya menilai tidak bersih sama sekali.

"Jadi mayoritas warga Banten, 77,1% menilai pemerintahan Provinsi Banten tidak bersih dari praktik korupsi dan suap," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei di kantornya, Minggu (5/1).

Pertanyaan yang diajukan pada para responden yaitu seberapa bersih pemerintah Provinsi Banten dari korupsi. Mereka yang menjawab sangat bersih hanya 1,5% dan cukup bersih sebanyak 12,9%.

Pertanyaan lain juga diajukan, yaitu seberapa luas korupsi di Pemerintahan Provinsi Banten. Sebanyak 39,9% responden menjawab ada sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Banten yang korupsi atau menerima suap. Adapun 28,6% lainnya menjawab, sebagian besar pegawai atau pejabat pemerintah Banten melakukan korupsi maupun suap. Tak hanya itu, sebanyak 16,6% warga menuding hampir semua pejabat Banten melakukan korupsi.

"Praktik korupsi di Banten juga dinilai sudah menyebar dengan luas. Hanya 2,6% dari warga Banten yang meyakini bahwa di pemerintahan Banten hampir tidak ada korupsi," kata Burhan.

Menurut Burhan, sebagian besar warga juga yakin dengan adanya penyalahgunaan anggaran daerah Provinsi Banten yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,6 triliun berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Survei ini dilakukan setelah Gubernur Banten Atut Chosiyah terjerat kasus korupsi. Pengambilan data survei dilakukan pada 22-29 Desember 2014 dengan 400 responden dari seluruh kabupaten atau kota di Banten, yakni pria dan wanita yang telah memiliki hak pilih atau di atas 17 tahun.

Survei dilakukan dengan teknik wawancara pada responden dengan margin of error sebesar 5%  dan tingkat kepercayaan 95%. Burhan mengatakan, survei ini atas biaya sendiri. (Dian Maharani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×