| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.929.000 -4.000 -0,21%
USD/IDR 16.274 -99,00 -0,60%
IDX 7.927 68,06 0,87%
KOMPAS100 1.113 9,98 0,90%
LQ45 829 6,70 0,81%
ISSI 265 0,63 0,24%
IDX30 429 3,15 0,74%
IDXHIDIV20 497 3,62 0,73%
IDX80 125 1,07 0,86%
IDXV30 133 1,90 1,45%
IDXQ30 139 1,18 0,85%

Mayoritas Daerah di Indonesia Masih Bergantung ke Anggaran Pusat

Senin, 25 Agustus 2025 / 15:38 WIB

ILUSTRASI. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto .Kemendagri mengungkapkan kapasitas fiskal sebagian besar daerah di Indonesia masih lemah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat.. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan kapasitas fiskal sebagian besar daerah di Indonesia masih lemah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Hal ini terlihat dari hasil kajian kapasitas fiskal yang membagi daerah ke dalam kategori kuat, sedang, rendah, hingga sangat lemah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Dari 38 provinsi, hanya 11 provinsi atau sekitar 29% yang memiliki kapasitas fiskal kuat.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi di tingkat kabupaten, di mana dari 415 kabupaten hanya 4 atau sekitar 1% yang masuk kategori kuat.

Untuk kota, dari 93 yang ada, hanya 11 kota yang tergolong fiskal kuat, sementara mayoritas atau 70 kota tercatat berkapasitas fiskal rendah.

"Ini mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh pimpinan (Komisi II) mengenai kondisi fiskal sebagian besar kapasitasnya masih sangat lemah di daerah. Dan PR bagi kita untuk meningkatkan kemandirian tadi," ungkap Bima dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/8/2025).

Menurut Bima, kontribusi pajak daerah masih sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah. Pajak kendaraan bermotor misalnya dominan di provinsi dengan populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari sektor perhotelan dan hiburan banyak menopang kota wisata seperti Yogyakarta dan Medan.

Namun, secara umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi sumber andalan utama pendapatan asli daerah (PAD). Terutama bagi kabupaten/kota yang sudah menerapkan digitalisasi dalam pendataan objek pajak.

"Karena itu bagaimana kemudian kita mendorong daerah untuk melakukan optimalisasi PAD adalah kunci utama sebetulnya untuk kemandirian fiskal di daerah," katanya.