Masa Depan Pekerja Indonesia di Ujung Tanduk, Ini Ancaman Terbesar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perbaikan pasar tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar kualitas sumber daya manusia. Meski tingkat pengangguran turun dan proporsi pekerja informal menyusut, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri masih membayangi produktivitas.

Tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,85% pada Agustus 2025, atau menyusut 6 basis poin dibanding periode sama tahun lalu. Porsi pekerja informal juga turun tipis menjadi 57,8% pada 2025 dari 58% pada 2024.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai tren ini menunjukkan perbaikan struktural pascapandemi. Namun, ia mengingatkan kualitas penciptaan kerja belum sepenuhnya solid.

“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” ujar Andry dalam siaran pers, Senin (16/2).

Baca Juga: Tiga Perusahaan Asal Prancis, China dan Jepang Ikut Tender Waste to Energy

Berdasarkan analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 50% pekerja Indonesia pada 2025 mengalami vertical mismatch, membaik tipis dari 51% pada 2023. Artinya, satu dari dua pekerja bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Mismatch terbesar berasal dari kelompok undereducated atau unqualified yang mencapai 32% dari total pekerja. Kondisi ini sejalan dengan masih besarnya angkatan kerja berpendidikan setara SD ke bawah yang mencapai sekitar 33%.

Secara sektoral, ketidaksesuaian tertinggi terjadi di sektor pengadaan air dan pertanian. Di pengadaan air, mismatch didominasi pekerja overeducated. Sementara di pertanian, dominasi pekerja berpendidikan rendah menjadi faktor utama.

Sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan juga mencatat proporsi pekerja overeducated relatif besar, dipengaruhi daya tarik stabilitas dan insentif sektor formal. Kondisi ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya berbasis kebutuhan kompetensi.

Andry menegaskan, kebijakan ketenagakerjaan perlu bergeser dari sekadar penciptaan lapangan kerja menuju penciptaan kerja berkualitas. “Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” katanya.

Ke depan, konsolidasi kebijakan berbasis data dan kolaborasi antara pendidikan, industri, serta pemerintah dinilai krusial. Tanpa pembenahan mismatch, perbaikan pasar tenaga kerja berisiko stagnan dan sulit mendorong pertumbuhan yang lebih produktif.