Gejolak Timur Tengah Hantam Industri Nasional, Pengusaha Ungkap Dampak & Mitigasinya

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran masih belum mereda. Dampak dari lonjakan harga minyak mentah dunia, gangguan rantai pasok bahan baku, kenaikan biaya logistik dan pelemahan kurs rupiah mulai menghantam kinerja industri dan dunia usaha di Indonesia.

Mengawali pekan ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level psikologis Rp 17.000, sebelum ditutup ke posisi Rp 16.974 per dolar AS pada Senin (9/3/2026). Sedangkan harga acuan minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent kompak melonjak melampaui level US$ 100 per barel.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa menyoroti eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah sudah mulai menimbulkan tekanan nyata terhadap dunia usaha di Indonesia. Dampak utama datang dari kenaikan harga energi, lonjakan biaya logistik dan asuransi pelayaran, gangguan kepastian pasokan bahan baku, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. 

Baca Juga: Harga Minyak Melonjak, Ekonom Minta Pemerintah Perbarui Asumsi Makro APBN

"Bagi industri di Indonesia, tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor yang punya hubungan dagang langsung dengan Timur Tengah. Tetapi juga oleh sektor yang sangat sensitif terhadap biaya energi, bahan baku impor, dan freight cost," ungkap Erwin saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (9/3/2026).

Sub sektor yang paling rentan terdampak antara lain industri petrokimia, logistik dan pelayaran, penerbangan, makanan dan minuman, industri barang konsumsi, manufaktur padat energi, serta sektor pertambangan dan pengolahan berbasis impor bahan penolong.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus level US$ 100 per barel menjadi perhatian serius bagi dunia usaha. Harga ini merupakan level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir sejak konflik Rusia - Ukraina pada tahun 2022.

Dalam satu minggu terakhir, harga minyak mentah Brent melonjak sekitar 42%, dan dalam sebulan terakhir telah meningkat lebih dari 64%. "Lonjakan yang sangat tajam dalam waktu singkat seperti ini menciptakan tekanan biaya yang signifikan bagi sektor usaha," kata Shinta.

Meski begitu, Shinta mengungkapkan bahwa sebagian  pelaku usaha saat ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk atau jasa untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan. Namun dalam praktiknya, perusahaan juga harus mempertimbangkan price pass-through mechanism, yaitu sejauh mana kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar.

"Dalam beberapa sektor, penyesuaian tarif atau harga produk memang mulai dipertimbangkan secara selektif, terutama jika tekanan biaya berlangsung cukup lama. Banyak perusahaan juga melakukan efisiensi internal, termasuk optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian rute logistik, hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok," terang Shinta.

Salah satu sektor yang sudah terpukul adalah industri petrokimia. Pada pekan lalu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengumumkan keadaan kahar (force majeure). Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporasi TPIA Suryandi, mengungkapkan bahwa penyampaian force majeure ini merupakan prosedur umum dalam praktik bisnis global ketika terdapat potensi gangguan termasuk jalur logistik internasional.

Baca Juga: APBN Tertekan Harga Minyak, Purbaya Janji Tetap Penuhi Kewajiban Utang Woosh

Suryandi menegaskan kegiatan operasional Chandra Asri Group masih tetap berjalan. Namun sebagai bagian dari pengelolaan risiko yang terukur, Chandra Asri Group menjalankan penyesuaian tingkat operasional (run rates) secara selektif sesuai dengan kondisi pasokan dan kebutuhan produksi. 

Sekretaris Jenderal Indonesia Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan bahwa Chandra Asri bukan satu-satunya produsen petrokimia di Asia yang mengumumkan force majeure. "Di Jepang dan Korea ada force majeure juga. Supply barang kan terbatas, artinya para pengguna perlu mengantisipasi, harus menggunakan barang yang ada untuk mempertahankan utilisasi mereka," ujar Fajar.

Saat ini, para produsen petrokimia fokus mencari alternatif pasokan bahan baku, terutama ke AS. Hanya saja, mengamankan kontrak bahan baku di tengah situasi sekarang bukanlah perkara mudah. Para produsen petrokimia juga perlu mempertimbangkan aspek spesifikasi bahan baku, volume, serta memastikan armada logistik yang akan mengangkut.

Fajar memastikan, kebutuhan bahan baku dan barang jadi untuk memenuhi permintaan Ramadan - Idulfitri sudah aman. Tetapi, industri akan memasuki fase krusial pasca Idulfitri. Di tengah situasi saat ini, Fajar pun meminta agar pelaku industri tidak melakukan spekulasi dan tidak menimbun barang.

"Kami nggak bisa berandai-andai, setiap hari terus memonitor dan bikin skenario, mudah-mudahan bisa segera teratasi. Yang jelas, Lebaran aman, tapi setelah itu harus berpikir keras. Kami berharap pada pembeli belanja sesuai kebutuhan, jangan spekulasi," kata Fajar. 

Strategi Mitigasi Pelaku Industri

Menghadapi eskalasi konflik geopolitik saat ini, Erwin menilai mitigasi pelaku industri harus bergerak di tiga level strategi. Pertama, mengamankan pasokan melalui diversifikasi negara asal bahan baku dan energi, penyesuaian rute logistik, serta peningkatan buffer stock untuk komoditas kritikal. Langkah ini sejalan dengan respons pemerintah yang mulai mengalihkan sebagian impor crude oil dari Timur Tengah ke AS untuk mengurangi risiko pasokan.

Baca Juga: Resmikan 218 Jembatan Terdampak Bencana Sumatra, Ini Kata Prabowo

Kedua, perusahaan perlu fokus pada efisiensi operasional dan perlindungan margin. Misalnya dengan renegosiasi kontrak logistik, penyesuaian formula harga jual, efisiensi energi di pabrik, pengendalian inventory yang lebih disiplin, dan lindung nilai yang lebih terukur untuk kebutuhan valas maupun bahan baku strategis.

Dalam situasi volatil seperti ini, perusahaan yang paling siap biasanya adalah yang memiliki fleksibilitas sourcing, cadangan likuiditas, dan disiplin cost control yang kuat. "Ini menjadi penting karena lonjakan premi asuransi maritim dan gangguan tanker di kawasan Teluk sudah tercatat meningkat dalam beberapa hari terakhir," ungkap Erwin.

Ketiga, Kadin Indonesia menilai perlu ada koordinasi kebijakan yang cepat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis agar gejolak eksternal tidak langsung diteruskan menjadi tekanan berkepanjangan di sektor riil. Erwin menegaskan, dunia usaha membutuhkan kepastian pasokan energi, stabilisasi nilai tukar, kelancaran logistik, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar keputusan investasi dan produksi tidak tertunda.

Shinta menambahkan, apabila harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan biasanya akan menyiapkan sejumlah contingency measures. Pertama, memperkuat strategi efisiensi energi dan operasional untuk menekan biaya produksi.

Kedua, melakukan diversifikasi sumber energi, termasuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih efisien atau alternatif yang lebih stabil dari sisi harga. Ketiga, memperkuat manajemen risiko rantai pasok agar perusahaan dapat lebih adaptif terhadap volatilitas harga komoditas global.

"Dari sisi kebijakan, dunia usaha tentu berharap pemerintah dapat menjaga policy stability dan regulatory certainty, karena hal ini sangat penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi dan operasional di tengah volatilitas global," tandas Shinta.

Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran MBG Tak Dipangkas, Tapi Belanja Tak Terkait Makanan Dicoret

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News