kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Marak Informasi Palsu Soal Petani Milenial & Brigade Pangan, Kementan Peringatkan Ini


Senin, 30 Desember 2024 / 05:03 WIB
Marak Informasi Palsu Soal Petani Milenial & Brigade Pangan, Kementan Peringatkan Ini
ILUSTRASI. Beberapa waktu belakangan, beredar informasi yang tidak benar (hoaks) di berbagai platform media sosial soal Brigade Pangan. KONTAN/Cheppy A Muchlis


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Sekilas tentang Brigade Pangan

Seperti diketahui Kementerian Pertanian RI meluncurkan Program Brigade Pangan, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan nasional dengan memadukan teknologi modern dan semangat generasi muda. 

Program ini hadir sebagai respons terhadap tantangan di sektor pertanian, seperti keterbatasan regenerasi petani dan perlunya modernisasi dalam sistem pertanian di Indonesia.

Brigade Pangan dirancang sebagai wadah kolaborasi antara teknologi, manajemen modern, dan pemberdayaan petani milenial untuk mengelola lahan pertanian dalam skala yang lebih luas dan efisien. 

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap dapat meningkatkan produksi padi secara signifikan dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian di tangan generasi muda yang lebih adaptif dan inovatif.

Setiap Brigade Pangan terdiri dari 15 petani milenial yang memiliki komitmen dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian secara profesional. 

Dengan skema ini, setiap brigade bertanggung jawab atas lahan seluas ±200 hektar, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas pertanian nasional.

Dalam pelaksanaannya, pembentukan Brigade Pangan diawali dengan pengajuan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui penyuluh pertanian di tingkat desa. 

Tonton: PMK Sapi Kembali Merebak di Jawa Tengah, Kementan Lakukan Investigasi & Vaksinasi

Selanjutnya, musyawarah dilaksanakan di tingkat desa dengan melibatkan kepala desa dan Babinsa untuk menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Setelah itu, data brigade akan diinput ke dalam aplikasi Simluhtan, memastikan transparansi dan pemantauan yang efektif oleh pemerintah.

Secara ekonomis, program ini memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan biaya operasional yang diperkirakan mencapai Rp 3,94 miliar per tahun, pendapatan yang dihasilkan dapat mencapai Rp 8,4 miliar per tahun, menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 4,46 miliar. 

Lebih dari itu, setiap anggota brigade diproyeksikan mampu memperoleh pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan, yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan petani muda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×