Malaysia Bersikeras Sebut Ambalat 'Laut Sulawesi', Prabowo Pilih Jalan Damai

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Topik mengenai Laut Ambalat kembali mengemuka. Kini, bukan hanya sengketa teritori antara Indonesia dan Malaysia yang belum kunjung selesai, melainkan juga penyebutan yang berbeda antara kedua negara.

Indonesia identik menyebutnya dengan Laut Ambalat, sedangkan Malaysia tidak sependapat.

Ngotot sebut Laut Sulawesi

Adapun penolakan Malaysia diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia, Mohamad Hasan, dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 5 Agustus 2025.

Ia mendesak agar Malaysia tidak menggunakan istilah “Ambalat” ketika merujuk wilayah maritim yang disengketakan, dan sebaliknya menyebutnya sebagai “Laut Sulawesi”, sesuai dengan klaim Malaysia, beserta Peta Baru tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.

Menurutnya, terminologi “Ambalat” adalah istilah yang digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat klaim kedaulatannya atas blok ND-6 dan ND-7 yang kaya minyak tersebut.

Terminologi ini tidak diakui oleh pemerintahan Kuala Lumpur dalam urusan formal.

Pernyataan Mohamad Hasan ini juga disampaikan dalam keterangan resmi Kemenlu Malaysia.

"Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan," tulis Kemenlu Malaysia, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Putusan ICJ jadi dasar

Malaysia menggunakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 atas Pulau Sipadan dan Ligitan, yang menjadi dasar memperkuat posisi mereka dalam klaim batas maritim di Laut Ambalat.

Diketahui, berdasarkan putusan ICJ pada 17 Desember 2002, kedua pulau itu dimenangkan Malaysia.

Bukan karena klaim batas laut, tetapi karena efektivitas administratif bahwa Malaysia dinilai lebih aktif mengelola pulau tersebut di masa kolonial.

Malaysia menganggap putusan itu menguatkan klaim mereka di Laut Ambalat, sesuai dengan Peta Baru 1979 yang secara sepihak memasukkan Ambalat beserta pulau Sipadan-Ligitan.

Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada peta batas wilayah 1969 dan Continental Shelf Agreement Indonesia–Malaysia tahun 1969, yang menempatkan Ambalat di wilayah kedaulatan RI.

Hingga kini, belum ada kesepakatan batas maritim final di Laut Ambalat.

Terbaru, dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada Juni 2025, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan dengan kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mekanisme pengelolaan bersama (joint development).

"Contoh, masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apa pun yang kita temukan di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya," jelas Prabowo, Jumat (27/6/2025).

"Jadi, kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," imbuh Prabowo.

Selesaikan dengan cara damai

Menanggapi konflik tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan mencari penyelesaian yang baik usai Malaysia menolak menggunakan nama "Laut Ambalat".

Hal ini dikatakannya usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025) kemarin.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai," tutur Prabowo.

Prabowo menuturkan, penyelesaian yang baik itu perlu ada iktikad baik dari kedua negara.

Intinya, kata dia, masalah ini perlu diselesaikan secara baik-baik oleh Indonesia maupun Malaysia.

"Ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan... biasalah, ada mungkin... intinya kita mau punya penyelesaian baik," tandas Prabowo.

Sementara sebelumnya, PM Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Sabah menyebut komitmennya untuk melindungi kedaulatan wilayah Sabah dalam sengketa wilayah laut dengan Indonesia.

Anwar bilang, Malaysia akan menegosiasikannya dengan baik, tanpa menyerah.

"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya menjawab sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal," jelas Anwar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News