kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.951.000   23.000   1,19%
  • USD/IDR 16.330   90,00   0,55%
  • IDX 7.160   -43,91   -0,61%
  • KOMPAS100 1.043   -6,82   -0,65%
  • LQ45 801   -6,75   -0,84%
  • ISSI 232   -0,13   -0,06%
  • IDX30 415   -3,74   -0,89%
  • IDXHIDIV20 485   -5,42   -1,11%
  • IDX80 117   -0,88   -0,75%
  • IDXV30 119   0,07   0,06%
  • IDXQ30 133   -1,47   -1,09%

Luhut: Revisi Standar Garis Kemiskinan Nasional Tunggu Persetujuan Presiden Prabowo


Kamis, 12 Juni 2025 / 14:27 WIB
Luhut: Revisi Standar Garis Kemiskinan Nasional Tunggu Persetujuan Presiden Prabowo
ILUSTRASI. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan di Istana Kepresidenan. Pemerintah akan segera merevisi dan mengumumkan standar perhitungan garis kemiskinan nasional yang baru pada tahun ini.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, mengisyaratkan bahwa pemerintah akan segera merevisi dan mengumumkan standar perhitungan garis kemiskinan nasional yang baru pada tahun ini.

Luhut menjelaskan bahwa kajian mengenai perubahan standar garis kemiskinan ini sudah dibahas sejak lama dan laporannya telah disiapkan untuk presiden.

"Memang sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa kita harus merevisi mengenai angka ini," ujar Luhut kepada awak media Gedung JCC Senayan, Kamis (12/6).

Baca Juga: Angka Kemiskinan

Menurutnya, revisi ini bukanlah indikasi kinerja yang buruk, melainkan penyesuaian yang diperlukan setelah berbagai perubahan kondisi.

"Dan itu saya kira sudah kita siapkan laporannya pada Presiden. Tidak ada yang aneh di sini, tapi harus memang dilakukan perubahan," katanya.

Luhut juga menghubungkan revisi angka kemiskinan ini dengan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program makan bergizi dan food estate. Ia optimistis bahwa masalah kemiskinan akan teratasi seiring waktu. 

Secara spesifik mengenai revisi standar garis kemiskinan nasional, Luhut menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan studi menyeluruh dan berkoordinasi dengan pihaknya.

Luhut berharap, jika Presiden setuju, angka-angka terbaru ini bisa segera dirilis.

Baca Juga: Komisi XI DPR Soal Angka Kemiskinan: Jangan Berdebat Jumlahnya, Tapi Penanganannya!

"Kita berharap nanti mungkin kalau Presiden setuju, angka-angkanya bisa keluar nanti dan pidato Presiden mungkin akan lebih mencerminkan angka yang sebenarnya," jelasnya. 

Sebagai informasi, jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau setara 68,91% dari total populasi Indonesia, usai Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari standar purchasing power parity (PPP) 2017 ke PPP 2021.

Perubahan ini tertuang dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform yang dirilis Bank Dunia. 

Dalam pembaruan tersebut, garis kemiskinan internasional bagi kategori negara berpendapatan menengah mencakup Indonesia, naik dari US $6,85 menjadi US$ 8,30 per orang per hari.

Sementara itu, Bank Dunia juga menaikkan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan rendah dari US$ 2,15 menjadi US$ 3 per hari, serta untuk negara berpendapatan menengah bawah dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20 per hari.

Selanjutnya: Anak Anda Kena Tipes? Ini 3 Langkah Awal Penanganannya

Menarik Dibaca: Oppo Reno 8 Harga Juni 2025, Buat Konten TikTok Jadi Lebih Gampang FYP Lho!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×