Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia perlu membangun dan memperluas industri solar domestik berikut pengembangan sumber daya manusianya sebagai langkah konkret transisi energi demi mengatasi krisis iklim.
Pemerintah Indonesia melalui PLN akan segera meluncurkan program pembangunan 60 GW energi terbarukan.
"Indonesia juga telah menandatangani kerja sama pengembangan energi terbarukan dengan Singapura dan telah menarik investasi di ekspor energi hijau, ladang PLTS, dan penyimpan energi baterai,” katanya pada Indonesia Solar Summit (ISS) 2024, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: PLN dan Masdar Kaji Rencana Ekspansi PLTS Terapung Cirata Hingga 500 MWac
Menurut Luhut, hasil kerja sama dengan Singapura masing-masing menghasilkan investasi dari pengembang energi sebesar US$ 30-US$ 50 miliar, manufaktur PLTS sebesar US$ 1,7 miliar, dan dari produsen baterai dan inverter sebesar US$ 1 miliar.
Adapun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menjadi salah satu sumber pasokan energi Indonesia yang utama untuk dekarbonisasi sektor energi mencapai net-zero emissions (NZE) 2060 atau lebih awal.
Berdasarkan rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) pada 2023, kapasitas terpasang PLTS diperkirakan mencapai 410 GW hingga 460 GW sampai 2060 untuk mencapai target NZE. Ini mengindikasikan adanya permintaan modul surya yang akan terus bertumbuh dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Luhut: RI-Uni Emirat Arab Jajaki Peluang Kerjasama di Sektor Energi Baru Terbarukan
Untuk memenuhi kebutuhan modul surya untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di dalam negeri yang dapat mencapai puluhan gigawatt setiap tahunnya, Indonesia harus mampu memproduksi paling sedikit sel dan modul surya.
Kehadiran industri ini harus ditopang dengan penguatan rantai pasok teknologi sel surya, yang semakin ke arah hulu yaitu polisilikon, ingot dan wafer, dan komponen lainnya, terutama low iron tempered glass.
Sahid Junaedi, Sekretaris Direktorat Jenderal Aneka EBT dan Konservasi Energi, KESDM mengatakan, beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai NZE adalah pemanfaatan energi baru terbarukan, phase down PLTU secara bertahap, elektrifikasi berbagai sektor, pemanfaatan advance teknologi seperti CCS/CCUS dan juga penerapan efisiensi energi.
"Selain itu, tambahan pembangkit listrik setelah 2030 hanya berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan. Mulai 2035 akan didominasi oleh variable renewable energy yang salah satunya PLTS," sebut dia.
Baca Juga: Berperan dalam Transisi Energi, Pemimpin Baru Harus Dorong Sektor Hulu Migas
Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyatakan, Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan aturan mengenai relaksasi TKDN. Langkah ini dapat menjadi peluang mendorong permintaan modul surya untuk proyek-proyek kelistrikan.
Namun demikian, apabila peraturan ini tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menggerus daya saing modul surya lokal yang harus berkompetisi dengan modul surya impor yang lebih murah dan kualitas lebih baik.
“Untuk itu, pemerintah perlu membantu produsen modul surya lokal dengan memberikan bantuan modal, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk mengurangi biaya produksi sehingga dapat bersaing dengan modul impor Selain itu perlu regulasi untuk menciptakan pasar domestik yang khusus (dedicated) untuk menyerap produksi mereka, sembari bekerja sama dengan produsen global untuk transfer teknologi,” ujar Fabby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
