Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi pemerintah.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengungkapkan, semula efisiensi di LKPP adalah sebesar Rp 61,1 miliar, atau 26,65% dari total pagu Rp 166,71 miliar. Akan tetapi setelah melakukan diskusi dengan Kementerian Keuangan efisiensi belanja di LKPP dikurangi menjadi Rp 49,6 miliar atau 29,75% dari pagu awal.
“Dengan demikian, pagu LKPP ada angka sebesar Rp 117,11 miliar untuk anggaran 2025, hasil efisiensi Rp 49,6 miliar,” tutur Hendrar saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/2).
Adapun ia menjelaskan, dengan pagu baru ini, LKPP merencanakan anggarannya akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 108,45 miliar atau 65,05% dari pagu. Ini sudah termasuk dengan belanja pegawai, belanja operasional dan belanja non operasional.
Selanjutnya sebesar Rp 8,66 triliun digunakan untuk program pengadaan barang dan jasa (PBJ) nasional Rp 8,66 miliar atau 5,2% dari pagu.
Baca Juga: LKPP Sudah Lakukan Pelatihan Pada 900 Pelaku Usaha Terkait Makan Bergizi Gratis
Akan tetapi, ia mengungkapkan, dari efisiensi ini berpotensi menghambat penyelesaian penguatan regulasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang PBJ Publik.
“Secara rinci, kegiatan pelaksanaan strategis yang berpotensi tersebut dari efisiensi adalah penguatan regulasi, pasti terkait dengan RUU menjadi agak terhambat,” ungkapnya.
Akan tetapi, untuk percepatan transformasi digital pengadaan dengan katalog versi 6, ia berkomitmen bahwa LKPP akan tetap maksimal untuk tetap memberikan layanan terbaik termasuk migrasi yang sudah kita targetkan maksimal 20 Maret 2025.
Baca Juga: Perkuat Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, LKPP Merilis Versi Terbaru e-Katalog
Sejalan dengan itu, capaian output prioritas nasional yang disesuaikan dengan Asta Cita program Presiden, seperti produk ramah lingkungan, penyedia UMK yang onboarding dalam sistem pengadaan digital, akan dimaksimalkan agar bisa menyesuaikan menjadi bagian dari program LKPP yang harus selesaikan.
“Dengan dipaparkan tadi efisiensi, secara kelembagaan, kami berkomitmen mendukung upaya efisiensi tersebut,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati mengungkapkan, efisiensi anggaran yang diterapkan usai terbitnya Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, tidak akan mengganggu layanan publik terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diberikan oleh LKPP selama ini.
Dwi mengungkapkan bahwa LKPP terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan tetap mengutamakan kepentingan publik meskipun adanya penyesuaian anggaran.
“Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik dan prima bagi seluruh stakeholder dengan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat operasional serta kualitas layanan yang kami berikan,” ujar Dwi.
Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan bahwa LKPP akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan efektivitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Dengan strategi ini, harapannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah tetap berjalan optimal dan transparan.
“LKPP akan terus berinovasi untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap berjalan secara maksimal. Kami juga siap berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pengadaan barang/jasa tetap berjalan efektif dan akuntabel,” imbuhnya.
Baca Juga: Perkuat Keamanan Siber dan Proses Pengadaan Barang, Otorita IKN Gandeng BSSN dan LKPP
Selanjutnya: Kenalkan Inovasi Blue Economy, Acara Ini Jadi Pusat Kolaborasi Bisnis dan Lingkungan
Menarik Dibaca: Jadwal Pencairan BPNT 2025 dan Cara Cek Penerima
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
