Reporter: Fahriyadi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik (e-katalog) terus diperbaiki. Hal ini mendorong Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) merilis e-katalog versi terbaru yakni versi 6 (V6).
Katalog elektronik versi baru ini bisa meningkatkan sistem untuk mempercepat transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengembangan e-katalog V6 ini merupakan hasil dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Melalui beleid ini pula LKPP berkolaborasi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau Telkom.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan, platform e-katalog yang ada saat ini belum ideal karena belum menyediakan sistem yang andal sebagai portal belanja pemerintah layaknya situs e-commerce.
Baca Juga: Pemerintah Optimalkan Produk Dalam Negeri untuk Perkuat Ekonomi Nasional
"Dengan versi ini diharapkan akan ada lompatan karena sistemnya terus dikembangkan dan jumlah tayang produk dan nilai transaksi akan terus bertambah," ujar Hendrar, Kamis (28/3).
Menurutnya, LKPP terus mengembangkan digitalisasi, dan transformasi digital e-katalog menjadi yang paling utama untuk terus dikembangkan sebagai tolok ukur keberhasilan LKPP dalam pengadaan.
Dahulu portal e-katalog itu sifatnya terbatas, tapi sekarang LKPP sudah membuat e-katalog sektoral dan e-katalog lokal.
Tranformasi digital dalam proses pengadaan terus dilakukan, Hendrar bilang pada akhir 2022 lalu pihaknya telah menayangkan 2,3 juta produk.
Baca Juga: Gelar Business Matching,Kemenperin Siapkan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Setelah berhasil di tahun 2022, pada tahun 2023 lalu, Hendrar bilang LKPP diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan jumlah produk tayang yakni 5 juta produk di akhir 2023.
Selain itu, Presiden juga ingin agar bukan hanya produk tayang yang meningkat tapi juga nilai transaksi dalam e-katalog.
Hendrar menyatakan, pada tahun 2023 lalu nilai transaksi e-katalog mencapai Rp 196,7 triliun dengan jumlah produk tayang 7,3 juta.
Pada tahun 2024 ini Presiden meminta agar nilai transaksi e-katalog digenjot hingga Rp 500 triliun. Nilai ini dianggap relevan karena nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah di tahun ini sekitar Rp 1.200 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
