/2023/01/10/21501018.jpg "Belanja APBN Capai 59,7%, CORE: Pemerintah Perlu Percepat Belanja Berkualitas")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 merupakan langkah yang tepat untuk menopang aktivitas ekonomi.
Menurut Yusuf, realisasi belanja yang telah mencapai 59,7% dari pagu menunjukkan belanja pemerintah sudah bergerak lebih cepat. Terutama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami pertumbuhan 33% secara tahunan (year on year/yoy).
"Kenaikan belanja barang sebesar 67,5% juga penting karena relatif cepat masuk ke aktivitas ekonomi," ujar Yusuf kepada Kontan. Jumat (19/9/2026).
Baca Juga: Serapan Belanja APBN Capai 59,7% per Agustus 2026, Ini Kata Ekonom
Namun, ia mengingatkan agar akselerasi belanja tetap disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara. Selama penerimaan tumbuh kuat dan ruang fiskal tetap terjaga, pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong belanja secara lebih optimal.
Sebagai informasi, realisasi belanja APBN 2026 hingga 31 Agustus mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7% dari pagu tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 17,1% yoy.
Dari jumlah tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun atau 57,9% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun atau 72,8% dari pagu tahun ini.
Belanja APBN Kuartal IV
Memasuki kuartal IV 2026, Yusuf melihat masih terdapat ruang bagi pemerintah untuk menjaga momentum belanja. Namun, hal tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan secara bersamaan.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menahan belanja, tetapi memastikan belanja berjalan sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
"Yang perlu dihindari adalah penumpukan belanja di akhir tahun karena mengejar angka serapan," katanya.
Yusuf menilai belanja sebaiknya dipercepat pada program-program yang memang sudah siap dilaksanakan dan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.
Percepatan belanja tersebut berpotensi memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV, terutama melalui konsumsi pemerintah dan permintaan domestik.
Meski demikian, besarnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada kualitas penyaluran anggaran. Termasuk seberapa cepat anggaran tersebut masuk ke rumah tangga, dunia usaha, proyek, serta rantai pasok domestik.
"Belanja perlu didorong untuk menjaga momentum ekonomi, tetapi kecepatannya harus mengikuti kekuatan penerimaan agar ekspansi fiskal tetap sehat dan berkelanjutan," pungkas Yusuf.
Baca Juga: Kejagung Telah Periksa Lebih dari 200 Saksi Kasus Korupsi Program MBG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
