Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Herlina Kartika Dewi
JAKARTA. Meski pemerintahan baru belum terpilih, tapi setumpuk pekerjaan rumah dari pemerintahan saat ini sudah menanti. Salah satunya di bidang infrastruktur. Pasalnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyisakan 19 proyek infrastruktur untuk pemerintahan baru yang sedianya harus mulai direalisasikan pembangunannya di tahun ini.
Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna menuturkan, satu proyek infrastruktur yang akan dihibahkan pelaksanaannya ke pemerintah baru yakni proyek jembatan selat sunda (JSS).
Total nilai 19 proyek infrastruktur yang akan dihibahkan kepada pemerintahan baru ini mencapai Rp 443 triliun. "Tanpa JSS nilai investasi proyeknya Rp 193 triliun. JSS sendiri mencapai Rp 250 triliun," ujar Dedy kepada KONTAN, Senin (30/6).
Menurut Dedy, proyek JSS dihibahkan ke pemerintahan baru lantaran proyek ini tidak masuk dalam skala prioritas proyek yang peletakan batu pertamanya (ground breaking) dilakukan sebelum pemerintahan SBY berakhir pada Oktober 2014. Selain JSS, beberapa proyek lainnya yang akan dilimpahkan ke pemerintahan baru antara lain proyek kereta api mass rapid transit (MRT) timur barat dari Cikarang ke Balaraja senilai Rp 40 triliun, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 1000 megawatt (MW) Rp 15 triliun, dan enam ruas jalan tol DKI Jakarta senilai Rp 20,6 triliun.
Sedianya, kata Dedy ada 35 proyek infrastruktur besar yang ditargetkan bisa dibangun selama pemerintahan SBY. Tapi, pemerintah ternyata hanya mampu merealisasikan pembangunan 16 proyek infrastruktur sebelum pemerintahan SBY berakhir. Total investasi dari proyek yang akan ground breaking sebelum Oktober 2014 mencapai Rp 541,63 triliun .
Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai ukuran kinerja pemerintahan berhasil adalah ketika bisa merealisasikan program kerjanya dalam periode tersebut. Nah, dengan pengalihan pembangunan proyek kepada pemerintahan baru, artinya pemerintah sekarang gagal merealisasikan programnya. Konsekuensi kegagalan pembangunan proyek infrastruktur adalah pengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
Sebab, pembangunan proyek dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga menciptakan lapangan kerja. "Konsekuensi ini besar karena menyangkut hilangnya potensi ekonomi," tandasnya.
Di sisi lain, kata Lana, pengalihan proyek juga membebani pemerintahan baru baik di sisi anggaran maupun target realisasinya. Padahal pemerintahan baru pasti memiliki rencana prioritas untuk proyek infrastruktur yang akan dibangun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
