Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah lima tahun Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Sejak 2015 sampai dengan saat ini, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level 5%.
Namun demikian, Sri Mulyani mengaku tantangan Indonesia di massa mendatang masih cukup berat. Di tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia selalu mendapatkan revisi penurunan, terakhir Initial Monetary Fund (IMF) pun memberikan kabar tidak menggembirakan tersebut.
Baca Juga: Hipmi berharap menteri kabinet kerja jilid 2 bisa terjemahkan gagasan besar Jokowi
Sri Mulyani menilai, faktor eksternal memang selalu jadi sentimen negatif pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kondisi ekonomi global yang melemah menyebabkan ekspor Indonesia tumbuh melambat.
Namun, Sri Mulyani bilang kondisi perdagangan dunia pun saat ini hanya tumbuh 1,1% yang menjadikan level terendah sejak sekitar tahun 2008.
Oleh karenanya, Sri Mulyani mengaku Kementerian Keuangan ke depan perlu memutar strategi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih baik lagi agar mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Beragam kesan sejumlah menteri terhadap sosok Darmin Nasution
Menurutnya, dalam kondisi urgency pertumbuhan ekonomi global saat ini yang memprihatinkan, pemerintah perlu menetralisir faktor dari luar negeri sehingga faktor domestik tidak lagi terpengaruh faktor eksternal atau diharapkan menjadi kompensasi pelemahan global.
Meski begitu, Sri Mulyani mengaku hal tersebut bukanlah hal yang mudah . Seluruh kementerian terkait dan daerah harus bekerja keras agar bisa menekan faktor eksternal.
Di sisi lain, Sri Mulyani bilang dari sisi pajak, bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan hanya sebagai penerimaan negara tetapi juga aktif sebagai instrumen untuk mendorong investasi dan merespon kebutuhan dunia usaha.
Baca Juga: Ini pekerjaan rumah Kementerian Keuangan menurut Sri Mulyani
“Kementerian Perindustrian bilang minta double deduction untuk riset dan vokasi kita dukung itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) minta agar tax holiday disimplifikasi, kita kasih dari sisi insentif perpajakan,” kata Sri Mulyani di kompeks Kementerian Koordinator Bidan Perekonomian, Jumat (18/10).
Asal tahu saja dari sisi penerimaan perpajakan termaksud pajak dan cukai, sejak tahun 2015 sampai 2018 penerimaannya selalu naik.
Baca Juga: PDI-P berharap dapat jatah menteri di bidang-bidang ini
Adapun secara berurutan yakni pada 2015 sebesar Rp 1.240,4 triliun, 2016 senilai Rp 1.285 triliun, 2017 sebanyak Rp 1.343,5 triliun, dan 2018 sebesar Rp 1.518,8 triliun. Adapun pemerintah menargetkan tahun ini penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.643,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
