Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan telah menetapkan lima kota untuk menjadi pilot project program Sustainable Urban Transport Programme Indonesia (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS). Lima kota tersebut antara lain Batam, Pekanbaru, Bandung, Semarang, dan Makassar.
Kelima kota tersebut akan mendapatkan dana hibah sebesar € 21 juta untuk mengembangkan transportasi perkotaan dan mengembangkan koridor Bus Rapid Transit (BRT) serta mendukung pengelolaan operasi BRT. Dana hibah tersebut diberikan oleh pemerintah Jerman, Swiss, dan Inggris melalui Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Perjanjian pelaksanaan antara GIZ dan Kemenhub terkait proyek SUTRI NAMA dan INDOBUS ini sudah ditandatangani sejak 18 Desember 2017 dan akan berlangsung hingga 2020. Penandatangan nota kesepakatan dengan lima kota tersebut baru dilakukan sekarang karena dibutuhkan waktu untuk memilih kota percontohan, melakukan reality check di beberapa kandidat kota percontohan, adanya formulasi pra-studi alias pre-feasibility study (PFS) BRT serta lokakarya akhir PFS BRT.
Baca Juga: Terbesar di ASEAN saat ini, ekonomi dgital RI diramal tembus US$ 133 miliar di 2025
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, program ini pun akan selaras dengan program Kemenhub di 2020 yakni buy the service yang diterapkan di lima kota.
"Program ini akan menyertai skema yang kami buat juga untuk lima kota besar dengan buy the service. (Program ini) sebetulnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum," ujar Budi, Selasa (8/10).
Menurut Budi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum di Indonesia. Dia berpendapat, dengan bertambahnya kapasitas angkutan umum yang berkualitas maka akan bisa mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara atau tingkat emisi juga menekan angka kecelakaan. Namun, Budi pun berharap adanya perubahan pola pikir dari masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Lebih lanjut, dana hibah tersebut sebagian besar akan digunakan untuk melakukan kajian detail engineering design (DED) dan beberapa pembangunan fisik. Namun, bus yang dibutuhkan di lima kota tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. "Busnya sebagian kan sudah ada. Tetapi secara kuantitas mungkin belum mencukupi, nanti akan ditambah," terang Budi.
Baca Juga: Penumpang turun, maskapai disarankan hati-hati dalam ekspansi
Dana sebesar € 21 juta tersebut akan dibagi sesuai dengan hasil DED yang akan dilakukan. Jumlah bus dan koridor pun akan ditentukan setelah terdapat hasil DED.
"(Jumlah unit) Busnya nanti ditentukan setelah proses DED. DED ini belum selesai semua, masih PFS. Jadi nanti setelah selesai DED baru bisa kami tentukan kebutuhan busnya," tutur Budi.
Sementara itu, Senior Governance Policy Advisor Zulazmi mengatakan, persiapan program ini memang memakan waktu yang lama karena ada berbagai kendala terutama di pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memang menghadapi tantangan untuk menata ulang struktur yang telah ada.
"Kajiannya itu menunjukkan (jalur) yang ada sekarang sudah padat. Kalau mau dialihkan, pembebasan lahan dan sebagainya tidak sesederhana yang dibayangkan," ujar Zulazmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
