Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi isu reshuffle kabinet yang kembali menguat.
AHY merespon bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Pihaknya juga enggan berkomentar lebih terkait isu yang meluas ini.
"Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas prerogatif Presiden itu mutlak ya," katanya di Istana Merdeka, Rabu (6/8).
AHY mengatakan sejauh ini arahan dari Presiden Prabowo Subianto tetap agar para menterinya fokus kerja.
Bahkan menurutnya Presiden mengapresiasi kerja tim yang semakin solid dengan segala tantangan yang dihadapi di Kabinet Merah Putih.
"Tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real," ungkapnya.
Baca Juga: Prabowo di Sidang Kabinet: Situasi Geopolitik dan Geo Ekonomi Rumit
Dia mengatakan kerja-kerja para menteri juga membuahkan hasil yang memuaskan salah satunya pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mencapai 5,12%.
Dia juga mengklaim di sektor infrastruktur dan kewilayahan akan mengawal dari berbagai aspek pembangunan prioritas presiden termasuk dalam mencapai swasembada pangan, energi dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
"Jadi tidak boleh berpuas diri," ungkapnya.
Diketahui, isu perombakan kabinet menguat usai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan partainya tak memosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya kini mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8). Megawati mulanya mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.
Baca Juga: Terima Medali Kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS, Ini Peran Prabowo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
