kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Libatkan swasta, pemindahan ibu kota jadi skandal?


Jumat, 07 Juli 2017 / 12:25 WIB
Libatkan swasta, pemindahan ibu kota jadi skandal?


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan tak setuju jika pembiayaan pemindahan ibu kota melibatkan sektor swasta. Sebab, yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan.

"Bisa jadi skandal. Ya kan? Ada apa. Publik akan tanya, kalau pindah ibu kota ya pemerintah dong," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7).

"Kalau swasta yang pindahin pusat pemerintah bagaimana coba bayangkan," sambung dia.

Secara ide, ia setuju dengan pemindahan tersebut namun dalam jangka waktu yang panjang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, Pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lebih penting lainnya, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, awasembada pangan, tarif listrik, hingga irigasi.

Tahun 2018 menurutnya juga sudah masuk ke tahun politik sehingga para "petugas" partai politik akan fokus pada pemilu 2019.

"Bahwa ibu kota jangka panjang perlu pisah dengan pusat bisnis saya setuju tapi kapan-kapan, tidak sekarang. Saya kira pemerintah fokus, utang kita kan sudah banyak," tutur Zulkifli.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.

"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7).

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan. Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah. (Nabilla Tashandra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×