Sumber: Antara | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng menilai apabila usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dibantu untuk berkembang dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8%, bukan hanya 5%. Ini bisa direalisasikan apabila UMKM didukung dengan struktur pembiayaan dan manajemen yang tepat.
Dalam diskusi di acara World Islamic Economic Forum 2016 di Jakarta, Kamis (4/8), Tanri menjelaskan sebuah konsep baru dalam kerangka pembangunan ekonomi melalui pengembangan lembaga pelaku ekonomi baru yang disebut Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Konsep BUMR yang sejak tahun lalu digagasnya dalam sebuah buku, merupakan sebuah konsep korporatisasi koperasi dan UMKM.
Konsep ini dianggap solusi terhadap kelemahan struktural koperasi dan UMKM untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi yang memiliki posisi sejajar dengan badan usaha yang lain sesuai dengan strategi pemberdayaan ekonomi Pancasila. "Kesejajaran tersebut juga dalam hal memiliki posisi tawar untuk bersinergi dan bekerjasama," ujarnya.
BUMR disebut memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien di mana produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang disuplai oleh anggota BUMR sendiri. Melalui struktur korporasi BUMR, kelompok-kelompok tani atau koperasi juga dapat langsung mengakses pasar dan pembiayaan. Para pengusaha mikro atau petani pun akan memperoleh jaminan pasar dengan harga pasar yang terjadi melalui negosiasi sejajar antara BUMR dan industri atau usaha besar.
Chief Executive Office Dubai Islamic Bank United Arab Emirates, Adnan Chilwan berpendapat, memang perlu sebuah lembaga yang membantu pengusaha muda khusususnya di sektor UMKM, tidak hanya dalam pembiayaan tapi juga dalam mengakses pasar.
"Yang tidak kalah penting untuk bisa dikembangkan oleh pengusaha muda, tidak hanya gagasan tapi juga kendaraan. Kita perlu lembaga yang bisa memungkinkan ide-ide besar untuk bisa mengakses pasar. BUMR adalah pendekatan untuk menangkap semua hal, program ini harusnya disponsori oleh pemerintah," ujar Adnan.
(Citro Atmoko)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
