kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Lebih baik bangun kota daripada pindah ibu kota


Rabu, 05 Juli 2017 / 22:49 WIB
Lebih baik bangun kota daripada pindah ibu kota


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Rencana pemindahan ibu kota oleh pemerintah ke luar Pulau Jawa dinilai kurang realistis di tingah kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah diusulkan untuk mempercepat pembangunan kota-kota di Indonesia daripada memindahkan ibu kota.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, pemindahan ibu kota, tidak menjamin Jakarta bebas banjir dan macet. Pemindahan ibu kota lanjut dia, juga tidak menjamin ekonomi secara keseluruhan akan meningkat.

Nirwono menjelaskan, antara Jakarta dengan kota-kota di Pulau Jawa saja masih memiliki kesenjangan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar pemerintah membangun tiga lapis perkembangan kota.

Pertama, Jakarta harus didukung dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menjadi Jakarta Raya, seperti London Raya. Bodetabek kata Nirwono, dijadikan sebagai kota penyangga sehingga masalah yang tidak bisa ditanggung Jakarta, bisa ditanggung Bodetabek.

Kedua, kota-kota metropolitan seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya dijadikan kota lapis kedua.

Keriga, pemerintah harus berani menggembangkan hub baru kota metropolitan yang setara dengan kota-kota di Jawa sebagaimana kota Bandung dan Surabaya. Misalnya, Sumatera ada Medan, Palembang, dan Padang. Di Sulawesi ada Manado, Palu, dan Makassar.

"Membangun kota-kota itu juga lebih cepat karena sudah terbangun. Semakin banyak pusat kota metropolitan, maka dia akan meredam urbanisasi ke Jakarta dan Pulau Jawa," kata Nirwono kepada KONTAN, Rabu (5/6).

Nirwono juga menyebut, pemerintah bisa melakukan skenario ekstrim melalui pendistribusian pemerintahan. Menurutnya, dengan perkembangan tekonologi saat ini, cukup mumpuni untuk melaksanakan pemerintahan yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia.

Misalnya, di Surabaya bisa ditempatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perikanan dengan banyaknya galangan kapal di kota tersebut. Kemudian, kota Yogyakarta juga bisa ditempatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi karena kota itu terkenal dengan kota pendidikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×