kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   3.000   0,11%
  • USD/IDR 17.928   28,00   0,16%
  • IDX 6.309   -30,77   -0,49%
  • KOMPAS100 833   -6,20   -0,74%
  • LQ45 631   -5,42   -0,85%
  • ISSI 217   -0,92   -0,42%
  • IDX30 355   -2,98   -0,83%
  • IDXHIDIV20 440   -3,31   -0,75%
  • IDX80 95   -0,79   -0,83%
  • IDXV30 118   -0,56   -0,47%
  • IDXQ30 114   -0,94   -0,82%

Lawan diskriminasi sawit, Pemerintah Indonesia resmi gugat Uni Eropa di WTO


Minggu, 15 Desember 2019 / 13:57 WIB
ILUSTRASI. Markas besar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) digambarkan di Jenewa, Swiss, 26 Juli 2018.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

"Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh UE. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global," ujar Wisnu.  

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo menambahkan, inisiasi awal dalam gugatan ataupun proses konsultasi ke WTO merupakan langkah yang dapat diambil setiap negara anggota.

Baca Juga: Indonesia ajukan gugatan RED II ke WTO minggu depan

Gugatan dilakukan jika menganggap kebijakan yang diambil negara anggota lain melanggar prinsip-prinsip yang disepakati dalam WTO. Diharapkan melalui konsultasi ini dapat ditemukan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan atas kebijakan UE ini di berbagai forum bilateral, baik dalam Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan pertemuan Technical Barriers to Trade Committee di WTO.

"Namun, kita harus tetap mempertegas keberatan Indonesia terhadap kebijakan UE tersebut,” ujar Iman.  




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×