Lahan tadah hujan 4 ha sulit direalisasikan

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Proyek pemerintah untuk menambah luas lahan padi sebesar 4 juta hektare (ha) pada tahun 2017 dengan memanfaatkan lahan tadah hujan bukanlah program baru. Namun, belum bisa dieksekusi sampai akhir masa pemerintahan yang lalu. 

Persoalannya adalah lahan tersebut kerap sulit ditemukan di lapangan. Kalau pun ada, sudah dikuasai oleh pihak tertentu.

Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, staregi pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman padi dengan membangun embung pada lahan seluas 3,9 juta ha pasti akan mendongkrak produksi padi. Sebagai perbandingan, saat ini luas sawah seluruh Indonesia baru 8,1 juta ha. 

"Namun dalam pelaksanaanya, pemerintah kerap terkendala tidak dapat mengeksekusi karena lahannya dalam penguasaan pihak tertentu seperti sudah ada Hak Guna Usaha (HGU) tapi tidak pernah diolah," ujar Winarno kepada KONTAN, Rabu (12/10).

Winarno mengatakan, proyek ini hanya bisa dilaksanakan bila pemerintah mengubah dulu peraturan yang ada. Sebab selama ini, pemerintah kerap kalah berhadapan dengan pihak-pihak yang sudah menguasai lahan tersebut di pengadilan. Akibatnya, program pembangunan terhambat. 

Selain itu, ada juga beberapa daerah yang dikategorikan hutan lindung, tapi di dalamnya ada rawa-rawa yang sebenarnya bisa ditanam padi, tapi karena aturannya tidak membolehkan digarap, pemerintah menjadi terkendala oleh aturan yang dibuat sendiri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tetap optimis proyek ini dapat dieksekusi. Ia mengatakan kalau program ini terealisasi maka akan ada penambahan produksi padi yang cukup besar. Sebab lahan ini bisa digunakan sepanjang tahun karena ada embung yang bisa mengatur proses keluar masuknya air. Selama ini lahan tadah hujan ini hanya digunakan di musim hujan dan menganggur di musim kering.

Amran bilang, lahan tadah hujan ini tersebar di sejumlah wilayah Indonesia antara lain di Pulau Jawa sekitar 1 juta ha, Pulau Sumatera, Pulau Kaliamantan dan Pulau Sulawesi dan Pulau Papua dan Indonesia bagian timur lainnya.

Untuk merealisasikan proyek ini, Kemtan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggarkan anggaran sekitar Rp 22 triliun dari APBN 2017 mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News