Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menghemat dengan mengurangi impor. Salah satu caranya dengan terus mendorong peningkatan komponen dalam negeri (TKDN) di proyek-proyek nasional.
Hal itu diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ikut dalam rapat internal dengan Presiden Joko Widodo, para menteri kabinet kerja, dan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan di Istana Kepresidenan, Selasa pagi (4/9).
Menurut Kalla, peningkatan TKDN ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dollar AS. Dirinya telah memberikan pekerjaan rumah bagi menteri-menteri terkait menyisir proyek apa saja yang perlu ditingkatkan komponen lokalnya (TKDN).
"Daftar proyek itu sedang disusun," ungkap Wapres di kantornya. Adapun proyek-proyek itu terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina.
Di tempat terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, daftar tersebut akan selesai dalam 2 hari-3 hari. "Sudah ada list-nya tapi kami belum putuskan dari daftar yang sudah ada persisnya mana yang ditunda dan kalau ditunda kira-kira berapa lama," tambah dia di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk proyek-proyek infrastruktur di kementeriannya tidak ada yang dikaji soal TKDN. Sebab, porsi bahan lokal untuk proyek Kementerian PUPR sudah mencapai 86,6%, atau peresentase impornya hanya 13,5%.
Jika diperinci lagi proyek sumber daya air TKDN-nya mencapai 96,6%, proyek cipta karya 94,3%, bina marga 78,4% dan perumahan 76,6%. Basuki menambahkan, terdapat tiga bahan baku yang produksi dalam negerinya lebih sedikit dari permintaan.
Pertama, baja, yang di tahun ini suplai nasional hanya 7 juta ton, padahal permintaan nasional mencapai 14,41 juta ton. Kedua, alat berat, suplai nasional hanya 4,48 juta unit, sementara permintaan nasional 8,26 juta unit.
Ketiga yang paling besar adalah aspal. Permintaan aspal nasional mencapai 1.872 juta ton, tapi suplai nasional hanya 344,15 juta ton. "Pernah pengalaman, kita butuh 80.000 ton tapi dia (pasar) ngga sanggup," jelas Basuki.
Menurutnya, untuk proyek di Kementerian PUPR sangat tergantung dengan pasar (produsen) karena sejatinya seberapun yang diproduksi akan diserap.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mendirikan pabrik rel. Pasalnya, porsi impor yang masih banyak di proyek perhubungan itu ada di baja karena untuk rel. "Karena sekarang ini baja-bajanya masih impor semua," tutur Budi. Apalagi proyek yang saat ini sedang dikerjakan Kemenhub adalah mass rapit transit (MRT) dan light rail transit (LRT).
Tapi secara kesulurahan, proyek di Kemenhub porsi TKDN sudah mencapai 60%. Hal itu pun masih dominan di pembangunan konstruksi. "Bahan dari luar di bawah 40%, tapi ini yang akan saya manage nanti. Tapi kan ini takes time 12 bulan atau 24 blulan yang akan datang, jadi kita kami me-manage itu dengan mendirikan pabrik rel," ujar dia.
Tak hanya untuk LRT dan MRT, demi meningkatkan TKDN, Menhub juga akan mengupayakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya untuk bisa menggunakan rolling stock dari PT INKA.
Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya akan meminimalisir bahan impor di beberapa proyek. "Bukan di-hold, dilihat diminamilisir untuk impornya, daftarnya masih disusun katanya," katanya.
Darmin pun memprediksi dengan upaya menekan impor ini, current account deficit (CAD) bisa turun menjadi 2,7% dari saat ini yg masih berada di 3%. Meski begitu, hal ini tak dipungkiri juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. "Akan ada pengaruh tapi ya mestinya sih tidak banyak. Tapi belum keluar dari perkiraan (5,4%)," imbuh Darmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
