Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disalurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kian tipis.
Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut perlu segera mendapat dukungan likuiditas dari Bank Indonesia hingga Negara untuk melanjutkan penyaluran rumah bagi rakyat tersebut.
“Sudah hampir habis itu (kuota FLPP) Jadi kita akan perjuangkan lagi dari kebijakan BI dan negara,” jelas Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (14/4).
Baca Juga: Kuota FLPP Bakal Naik Jadi 800.000 Rumah, BTN Soroti Kondisi Likuiditas Bank
Meski tak merinci pasti berapa sisa kuota FLPP, ia menegaskan bahwa penyaluran rumah subsidi FLPP itu telah dikelompokkan untuk segera disalurkan pada sejumlah penerima.
Dia merinci, telah menetapkan bakal memberikan masing-masing 20.000 unit kuota FLPP pada petani, nelayan, buruh, guru, dan tenaga migran.
Selanjutnya, dia juga telah menetapkan sebanyak 30.000 unit kuota FLPP untuk dialokasikan kepada tenaga kesehatan serta bidan.
Terbaru, Ara juga menyebut bakal memberikan 1.000 unit FLPP kepada wartawan, 4.500 unit rumah kepada TNI Angkatan Darat dan sebanyak 2.000 unit rumah pada pelaku ojek online.
Atas dasar itu, Ara berharap dukungan likuiditas dari Bank Indonesia dapat segera dikucurkan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Maruarar Sirait Pastikan Program 3 Juta Rumah di Bandung Terus Berjalan
“Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi (dukungan likuiditas dicairkan), supaya kita bisa meluncurkan, melanjutkan dan memperbesar. Serta memperbanyak program rumah bersubsidi yang sangat diminati,” tegasnya.
Asal tahu saja, sebelumnya Bank Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung kucuran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga Rp 80 triliun untuk menyukseskan program 3 juta rumah.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, keputusan itu disebut telah disampaikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga lainnya, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Hashim Benarkan Maruarar Sirait Jadi Menteri Perumahan Era Prabowo
“Di antaranya untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun,” kata Perry dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Rabu (19/2) malam.
Selanjutnya: 10 Rekomendasi Makanan yang Bisa Menurunkan Gula Darah yang Tinggi
Menarik Dibaca: 10 Rekomendasi Makanan yang Bisa Menurunkan Gula Darah yang Tinggi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
