Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Harus Tancap Gas di Manufaktur dan AI

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bonus demografi Indonesia dinilai tidak bisa hanya mengandalkan sektor ekonomi baru seperti baterai, digital, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menyerap tenaga kerja muda dalam jumlah besar.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, dalam lima tahun ke depan Indonesia justru membutuhkan kombinasi antara industri padat karya dan sektor ekonomi berbasis teknologi.

Menurutnya, industri padat karya tetap menjadi sektor yang paling realistis untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena memiliki hambatan masuk atau entry barrier yang relatif lebih rendah.

"Industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan-minuman, elektronik dan berbagai manufaktur turunannya tetap paling realistis menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," kata Ronny kepada Kontan, Selasa (29/9/2026).

Sementara itu, sektor seperti baterai, digital, dan AI dinilai penting untuk menciptakan pekerjaan dengan produktivitas dan tingkat upah yang lebih tinggi. Namun, kapasitas sektor-sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja belum sebesar industri padat karya.

Karena itu, Ronny menilai strategi yang diperlukan adalah menjadikan industri padat karya sebagai mesin penciptaan lapangan kerja, sembari membangun sektor teknologi sebagai pendorong produktivitas.

"Jangan sampai kita terlalu cepat mengejar industri berteknologi tinggi tetapi lupa bahwa jutaan anak muda membutuhkan pekerjaan hari ini," ujarnya.

Revitalisasi Industri

Ronny juga menilai revitalisasi industri menuju konsep smart and green perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. Menurutnya, transformasi industri tidak cukup hanya dengan memberikan insentif agar perusahaan membeli mesin baru.

Pemerintah perlu membenahi ekosistem bisnis, mulai dari biaya logistik, kepastian pasokan energi dan listrik, perizinan, akses pembiayaan, kualitas kawasan industri hingga keterampilan tenaga kerja.

Selain itu, insentif juga perlu diarahkan untuk mendorong otomasi dan efisiensi energi.

Untuk industri padat karya, pemerintah dinilai perlu mendorong peningkatan teknologi secara bertahap agar produktivitas perusahaan meningkat tanpa menghilangkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja.

Ronny menilai pemberian insentif seperti tax holiday juga perlu semakin diarahkan pada investasi yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

"Insentif seharusnya semakin diarahkan pada investasi yang menghasilkan pekerjaan, transfer teknologi, ekspor, pelatihan tenaga kerja dan pengurangan emisi," jelasnya.

Menurut Ronny, Indonesia juga perlu memperhatikan persaingan dengan negara seperti Vietnam. Persaingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingkat upah tenaga kerja, tetapi juga keseluruhan biaya menjalankan bisnis.

"Vietnam menjadi kompetitor bukan hanya karena upah, tetapi karena investor melihat ekosistem manufakturnya relatif terintegrasi dan berorientasi ekspor. Jadi yang harus kita lawan bukan hanya selisih upah, tapi total cost of doing business," katanya.

Tantangan AI

Di sisi lain, Ronny menilai tenaga kerja muda Indonesia belum sepenuhnya siap menangkap peluang AI dalam skala besar.

Indonesia memang memiliki jumlah penduduk muda yang besar dan basis talenta digital yang terus berkembang. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan matematika, sains, engineering, advanced computing, bahasa Inggris, hingga keterampilan teknis yang dibutuhkan industri AI.

Kondisi tersebut membuka risiko Indonesia hanya menjadi pasar bagi teknologi AI yang dikembangkan negara lain.

"Risikonya memang ada, yakni Indonesia menjadi pasar besar bagi chip, cloud, aplikasi dan model AI dari luar, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati di negara lain," tutur Ronny.

Meski demikian, Ronny menilai kondisi tersebut bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Indonesia memiliki modal berupa pasar domestik yang besar, energi, data, posisi geografis, serta ruang untuk membangun infrastruktur digital.

Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia, mulai dari pendidikan STEM, pelatihan vokasi, reskilling, hingga computational skills.

Hubungan antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah juga perlu diperkuat agar kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi dapat lebih cepat dipenuhi.

"Jangan hanya bercita-cita menjadi pengguna AI, tetapi harus membangun kemampuan untuk menjadi pembuat, pengembang dan pemilik sebagian dari ekosistem AI tersebut," katanya.

Ronny menegaskan, bonus demografi baru akan menjadi bonus ekonomi apabila bertambahnya penduduk usia kerja diikuti dengan peningkatan produktivitas.

Jika jutaan anak muda masuk ke pasar kerja tetapi sebagian besar hanya memperoleh pekerjaan berproduktivitas rendah, besarnya jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi menjadi tekanan sosial dan fiskal.

Karena itu, agenda ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan perlu berjalan dengan dua kaki. Pertama, menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar melalui manufaktur dan jasa modern. Kedua, meningkatkan produktivitas melalui digitalisasi, AI, dan peningkatan kapasitas industri.

"Artinya, bonus demografi harus diubah dari keunggulan jumlah penduduk menjadi keunggulan ekonomi," pungkas Ronny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News