Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
"Dalam upaya keberatan di Pengadilan Jakarta Pusat, pada putusan yang dibacakan pada 1 Agustus 2017, KPPU dimenangkan dan Majelis Hakim menolak seluruh permohonan keberatan dan sekaligus menguatkan Putusan KPPU tersebut," ucap Guntur.
Namun, upaya Terlapor tidak berhenti, dan 27 Terlapor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada proses kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 715K/Pdt.Sus-KPPU/2018 menolak permohonan Kasasi 27 pemohon tersebut pada 8 Januari 2019.
Atas penolakan tersebut 12 Terlapor mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. Kemudian, dalam proses PK tersebut pun, permohonan Terlapor ditolak oleh Mahkamah Agung pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada 10 Desember 2019.
"Dengan begitu para Terlapor tetap harus menjalankan kewajiban untuk membayar denda yang telah ditetapkan pada persidangan di KPPU dan atas penolakan PK oleh MA ini menegaskan bahwa Putusan KPPU telah mencapai proses akhir sehingga menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht)," terang Guntur.
Sebagai informasi, Ke-12 Terlapor yang mengajukan PK adalah PT Great Giant Pineapple, PT Great Giant Livestock, PT Kadila Lestari Jaya, PT Andini Karya Makmur, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Pasir Tengah, PT Catur Mitra Taruma, PT Andini Agro Loka, PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Brahmana Perkasa Sentosa, dan PT Rumpinary Agro Industry.
Baca Juga: Begini kata pengamat soal KPPU yang memutus bersalah Grab dalam kasus monopoli
Seperti diketahui, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Sementara, Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
