Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan, hingga saat ini belum ada keputusan apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR atau tidak.
"Belum ada (keputusan)," kata Ngabalin dalam forum diskusi, Jumat (4/10). Ia bilang, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait penerbitan perppu tersebut.
"Iya kan sebagai seorang kepala negara, beliau mesti mendengar ada masukan, ada pikiran, ada kritik juga ke presiden, sehingga bapak presiden harus membuka diri terbuka. Jadi juga tidak tergesa-gesa, kasih ruang waktu," ucap dia.
Terkait ultimatum mahasiswa yang meminta Pemerintah menerbitkan Perppu KPK, Ngabalin meminta mahasiswa untuk tidak membiasakan diri melakukan tekanan terhadap pemerintah.
"Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam, itu tidak bagus," ujar dia.
Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, Presiden mesti mengkomunikasikan keputusannya kepada masyarakat apakah menerbitkan Perppu atau tidak. Ia bilang, jika nantinya Presiden menerbitkan Perppu, maka DPR akan mempelajari terlebih dahulu isi perppu tersebut.
"Tentu DPR akan melihat isi perppu itu ya mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh president dan DPR, tapi saya punya keyakinan presiden tetap konsisten lah bahwa ini adalah pembahasannya bersama dan itu tidak elok kalau kemudian president setelah dibahas kemudian mengeluarkan perppu," ujar dia.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita mengatakan, saat ini revisi UU KPK yang telah disahkan belum bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, revisi UU itu belum diundangkan.
"UU yang bisa dipersoalkan di MK adalah UU yang telah diundangkan, maksudnya dia bisa cek kalau sudah ada nomornya," ucap Romli.
Selain itu, Romli mendukung direvisinya UU KPK ini. Manurut dia, revisi ini dilakukan untuk mengembalikan posisi KPK sebagai lembaga negara dalam sistem pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
