kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

KPU DKI targetkan 75% warga Jakarta ikut pemilu


Rabu, 09 April 2014 / 06:10 WIB
KPU DKI targetkan 75% warga Jakarta ikut pemilu
ILUSTRASI. Pada Selasa (15/11/2022), pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jakarta tahap 4 resmi dibuka.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menargetkan sebanyak 75 persen warga ibu kota menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014, Rabu (9/4/2014). Ketua KPU DKI Sumarno mengatakan, ini merupakan angka realistis.

"Karena masyarakat Jakarta itu sudah menjadi masyarakat yang cukup kritis dan cerdas," kata Sumarno, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Dalam memilih, lanjut dia, warga Jakarta menggunakan berbagai pertimbangan rasional. Misalnya ketidakpuasan terhadap kinerja partai politik, kinerja wakil rakyat, kinerja penyelenggara negara, dan sebagainya.

Menurut dia, aspek-aspek itu mempengaruhi perilaku politik warga Jakarta. Oleh karena itu, target pemilih yang paling realistis adalah 75 persen. Dalam melakukan kampanye anti-golput, kata dia, KPU DKI telah melakukan sosialisasi kepada warga.

Seperti sosialisasi dalam bentuk tatap muka, membentuk relawan demokrasi untuk masuk ke dalam kantong-kantong pemilih, membuat poster, kerjasama di kalangan disabilitas, panti jompo, dan sosialisasi di kampus, sekolah, dan kelompok agama.

"Sudah banyak yang dilakukan, tetapi saya juga tidak menutup mata kalau kawasan Jakarta ini penduduknya cukup luas. Sehingga belum terjangkau semua," kata Sumarno.

Kendati demikian, masyarakat juga perlu kreatif untuk mendapat informasi terkait pemilihan legislatif itu. Dalam pelaksanaan pemilu, kata dia, tidak mendapat anggaran dari Pemprov DKI. Namun, ia justru bersyukur tidak mendapat alokasi anggaran dari DKI. Sebab, tidak perlu ada pertanggungjawabannya. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×