Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai pengurangan alokasi anggaran bantuan pendanaan dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap (siltap) untuk perangkat desa akan menurunkan semangat perangkat desa untuk mengurus desanya.
Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memutuskan mengurangi siltap sebesar Rp 2,58 triliun, dari sebelumnya yang diusulkan Rp 3,7 triliun dalam RAPBN 2020.
Oleh karena itu, saat ini anggaran dalam penyetaraan siltap hanya sebesar Rp 1,12 triliun.
Baca Juga: Perketat pengawasan, Kementerian ESDM rilis modul verifikasi penjualan batubara
"Karena penghasilan ini kan seperti reward bagi perangkat desa, juga untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola desa," ujar peneliti KPPOD Boedi Rheza saat dihubungi Kontan.co.id pada Sabtu (14/9).
Hal ini lalu juga berdampak pada beberapa target dalam perencanaan yang bisa tidak tercapai akibat insentif yang dikurangi.
Bagi daerah tingkap kabupaten sendiri, ini bisa menimbulkan revisi peraturan terkait alokasi dana desa, setidaknya pada peraturan bupati (perbup).
Lalu, bila ingin mempertahankan tingkat siltap yang sama bagi perangkat desa, beban APBD bisa membengkak karena pos untuk siltap berasal dari alokasi dana desa (ADD).
Penurunan anggaran penyetaraan siltap ini salah satunya didasarkan sejumlah 366 daerah dari yang tidak memenuhi kriteria 434 kabupaten/kota. Sehingga yang akan menerima anggaran ini hanya 68 kabupaten yang dinilai masuk kriteria.
Baca Juga: Iuran JKN akan dinaikkan, Mitra Keluarga (MIKA) berharap pembayaran klaim lancar
Lalu apakah itu akan menyebabkan kesenjangan bagi daerah yang mendapat siltap dan yang tidak mendapatkan siltap?
Boedi melihat belum ada potensi kesenjangan, tetapi lebih ke pelayanan perangkat desa yang mungkin turun di daerah yang tidak menerima anggaran penyetaraan siltap.
"Namun, bila leader atau kepala desa nantinya tetap menjaga komitmennya, saya yakin perencanaan akan baik dan kinerja sendiri bisa meningkat," tambah Boedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
