Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengaku belum menerima usulan proyek-proyek di ibu kota negara baru (IKN) dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
Meski begitu, Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengaku, terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang sebenarnya dianggap sebagai infrastruktur yang mendukung ibu kota baru tersebut.
Baca Juga: Naik kereta bandara, dari Solo Balapan ke Bandara Adi Soemarmo ditempuh 20 menit
"Sebagai contoh di Kalimantan itu ada jalan tol Balikpapan-Samarinda. Ini sebetulnya mendorong IKN, tidak langsung tetapi mendukung karena jaraknya dekat dengan lokasi," tutur Wahyu, Jumat (27/12).
Wahyu memperkirakan, belum ada usulan proyek baru dari IKN mengingat masih dilakukannya proses penyiapan desain dan lainya
"Saya tidak tahu apakah masuk atau tidak di dalam PSN. Tetapi di sana juga sedang menyiapkan desain. Perencanaannya juga baru selesai. NAnti mungkin setelah itu baru dibuat rincian apa yang akan dikembangkan di sana, infrastruktur apa yang dikembangkan di daerah mana yang akan dilakukan staging pertama, dan seterusnya," tambah Wahyu.
Sementara itu, sejak Juni 2018 hingga Desember 2019, KPPIP telah menerima 82 usulan PSN. Usulan PSN ini berasal dari 4 kementerian, 10 pemerintah daerah baik gubernur dan bupati, direktur BUMD dan BUMN, serta 1 badan usaha swasta.
Baca Juga: Waduh program listrik 35.000 megawatt baru rampung 14%
Beberapa jenis proyek yang diusulkan antara lain adalah jalan dan jembatan, pelabuhan, pasar agribisnis, transportasi perkotaan, pengolahan sampah dan limbah, kawasan, smelter, perumahan, kereta api, pusat logistik, pembangkit listrik, air minum, peningkatan kualitas udara dan lainnya.
Wahyu juga mengatakan belum tentu semua proyek yang diusulkan ditetapkan sebagao PSN. Menurutnya pihaknya masih harus melakukan kajian atas proyek-proyek tersebut dan menyesuaikan dengan kriteria yang ada.
Baca Juga: Hingga tahun 2020, KPPIP targetkan 144 proyek strategis nasional rampung
Dia mengaku, kriteria PSN harus disesuaikan mengingat terdapat permohonan proyek yang infrastruktur sudah terbangun dan PSN yang akan ditambahkan harus mempertimbangkan waktu Presiden Joko Widodo menjabat yakni pada 2024.
"Presiden Jokowi akan berakhir di 2024. Berarti kita akan mengupayakan mana proyek yang akan selesai di 2024, sehingga tidak memberikan PR yang berlebihan ke presiden berikutnya," kata Wahyu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
