kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

KPK periksa Presdir Chevron soal korupsi PON Riau


Senin, 08 April 2013 / 23:28 WIB
KPK periksa Presdir Chevron soal korupsi PON Riau
ILUSTRASI. Tidak seperti Mark Mobius, banyak investor dan pengelola dana terkenal melihat aset kripto khususnya Bitcoin sebagai investasi yang bagus. REUTERS/Dado Ruvic.


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden Direktur PT Chevron Indonesia Hamid Batubara terkait kasus dugaan korupsi proyek Peraturan Daerah (Perda) untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau dengan tersangka Gubernur Riau Ruzli Zainal. Orang nomor satu perusahaan minyak itu dimintai keterangan sebagai saksi.

 “Ini penjadwalan ulang dari pekan lalu,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi Kontan, Senin (8/4). Menurutnya, Hamid dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Rusli Zainal.

Priharsa menerangkan pemeriksaan yang bersangkutan pada pekan lalu urung dilakukan karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Belum diketahui secara pasti apa kaitan Chevron dalam kasus PON Riau. Namun dalam sejumlah kesempatan, Rusli kerap menunjukkan kedekatannya dengan perusahaan minyak tersebut. Rusli menyatakan dukungannya dalam proyek surfactant floodingyang dilakukan PT Chevron di lapangan tua Minas.

Hamid sendiri tiba di kantor lembaga anti rasuah itu sejak pukul 10.30 WIB. Namun hingga lewat maghrib, pria yang datang mengenakan kemeja batik itu belum juga selesai menjalani pemeriksaan penyidik.

Seperti diketahui, Gubernur Riau Rusli Zaenal telah dijerat KPK dalam 3 kasus sekaligus.  Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dan menerima suap dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 soal PON Riau. Kemudian, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau, buat meloloskan pembahasan beleid itu. Terakhir ia juga dijerat dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×