kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

KPK sita dokumen dan laptop


Selasa, 19 Maret 2013 / 17:43 WIB
KPK sita dokumen dan laptop
ILUSTRASI. Simak kurs dollar-rupiah di Bank Mandiri hari ini, Selasa 26 Oktober 2021./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/27/01/2021.


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan sekitar 6,5 jam di ruangan Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Mereka membawa serta sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam revisi peraturan daerah tentang penambahan biaya arena menembak untuk Pekan Olahraga Nasional yang menjerat Gubernur Riau Rusli Zainal.

Enam orang petugas KPK keluar dari ruang kerja Setyo bernomor 1201. Mereka berjalan sambil menenteng 4 kardus coklat, 1 kardus putih, 1 tas jinjing berukuran besar dan sebuah laptop berwarna hitam.

Namun sayangnya tak diketahui pasti, apakah semua barang tersebut diamankan dari ruang petinggi Partai Golkar tersebut. Keenam petugas tersebut enggan untuk memberikan keterangan. Bahkan hingga berakhirnya penggeledahan baik Setyo maupun Kahar Muzakir tetap tak terlihat.

Sementara itu, saat dihubungi di tempat terpisah, Ketua DPP Golkar Yoris Raweyai mengaku menghormati penggeledahan yang dilakukan KPK. Menurutnya, fraksinya akan tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Kata dia, Golkar tak akan menghalang-halangi proses penyidikan KPK. "Kita sepakat korupsi musuh utama. Siapapun yang melakukan itu harus diproses," tegasnya.

Hari ini, KPK melakukan penggeledahan ruang kerja politisi Partai Golkar Setya Novanto dan Kahar Muzakir yang berlokasi di gedung Nusantara I DPR. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan suap dalam revisi peraturan daerah tentang penambahan biaya untuk Pekan Olahraga Nasional (PON).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×