Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan pantauan terhadap aliran dana bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Dongala, Sulawesi Tengah. KPK menegaskan, dana bantuan untuk korban harus tersalurkan dengan tepat sasaran.
Apalagi pemerintah telah menyebutkan akan ada 18 negara yang sudah berkomitmen untuk membantu Indonesia.
Negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Prancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, China dan India.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan perlu pengawasan terhadap aliran dana tersebut. Bahkan Saut sempat berujar ada kemungkinan KPK membuka kantor di Palu untuk mengawasi aliran bantuan untuk korban.
"Kenapa dulu waktu kejadian (gempa) Aceh, KPK ada di sana berkantor di sana, ya bisa jadi nanti kami berkantor juga di Palu. Kalau angkanya cukup besar dan tidak efisien nanti kan negara luar melihatnya seperti apa," ujar Saut di gedung KPK, Jakarta, Senin (1/10)
Saut tidak menuding terjadi korupsi terkait aliran dana tersebut, namun ia mewanti-wanti jika nantinya ada kesalahan manajemen pada proses pendistribusian dana bantuan.
"Mungkin bisa jadi tidak korup tidak diambil tetapi miss-management," jelasnya.
Setelah dikonfirmasi kembali oleh Kontan.co.id pada Selasa (2/10), Saut memberikan keterangan, KPK masih dalam tahap melakukan pantauan.
Belum ada koordinasi, supervisi apalagi penindakan. Takutnya KPK akan mengganggu fokus dari pihak-pihak terkait yang sedang bekerja untuk pemulihan pascabencana gempa bumi tersebut.
"Sejauh ini agar pihak terkait fokus pada tugas mereka KPK masih dalam tahap memantau, belum sampai kepada tahap koordinasi atau supervisi pencegahan apalagi penindakan," terangnya
Tapi, Saut menambahkan jika KPK memperoleh informasi yang dianggap perlu, KPK akan siap turun membantu.
Selain itu KPK juga mencermati permasalahan tidak berfungsinya sistem peringatan dini bencana ketika gempa 7,4 Skala Richter dan disusul tsunami pada Jumat (28/9) lalu terjadi.
"Buat kami, menarik, katanya early warning system, tapi itu malah enggak jalan. Itu kenapa tidak jalan?" ujar Saut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
