Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan akan mengaudit bantuan yang dikirim ke Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Oh iya, semua bantuan pasti kita audit," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di DPR, Selasa (2/10).
Audit akan langsung dilakukan oleh BPK. Moermahadi bilang audit bisa dilakukan pada laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, bantuan juga bisa diaudit khusus untuk kondisi bencana. Audit akan melihat bantuan dan pembangunan di daerah tersebut.
"Kita audit biasa tiap laporan keuangannya, tapi kalau nanti pas ada buat bencana seperti ini ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu," terang Moermahadi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan, saat ini masih belum menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk bencana gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.
Tapi, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutupo Purwo Nugroho menjelaskan, saat ini terdapat Rp 560 miliar di rekening BNPB sebagai dana darurat.
BNPB sendiri menyadari jumlah tersebut tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan akibat bencana. "Kita hitung kerugian dari sisi ekonomi mencapai puluhan triliunan," ujar Sutopo.
Pasalnya, untuk penanganan untuk gempa Lombok saja, BNPB memerlukan dana hampir Rp 12,6 triliun dan saat ini masih mengalami kesulitan bantuan untuk perbaikan rumah.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 melanda Palu dan sekitarnya, Jumat (28/9). Gempa berpusat di Kota Donggala, Sulawesi Tengah.
Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang tsunami yang terjadi di Pantai Palu dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter, pantai Donggala kurang dari 50 sentimeter, dan Pantai Mamuju dengan ketinggian 6 sentimeter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
