kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

KPK menilai reformasi birokrasi belum maksimal


Selasa, 09 November 2010 / 14:33 WIB
ILUSTRASI. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu


Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Edy Can

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai upaya reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satu buktinya adalah hasil survei Transparency International Indonesia yang menunjukkan pelayanan publik berbagai instansi masih buruk.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menilai reformasi birokrasi tidak maksimal karena masing-masing instansi menjalankan program sendiri-sendiri. Padahal, dia bilang perlu ada koordinasi yang jelas antar instansi itu. "Orkestra reformasi birokrasi perlu ada leader," ujarnya, Selasa (9/11).

Chandra mengatakan, Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai program-program yang mumpuni. Namun, dia menegaskan program tersebut bisa berjalan jika ada pemimpin yang setingkat di atas menteri.

Sebelumnya, survei yang dilakukan oleh KPK maupun TI Indonesia menunjukkan instansi dan kementerian di tingkat pusat dan nasional masih diwarnai tindak korupsi. Hasil survei kedua lembaga itu menunjukkan pelayanan publik masih jauh dibawah rata-rata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×