kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

KPK menilai reformasi birokrasi belum maksimal


Selasa, 09 November 2010 / 14:33 WIB
ILUSTRASI. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu


Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Edy Can

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai upaya reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satu buktinya adalah hasil survei Transparency International Indonesia yang menunjukkan pelayanan publik berbagai instansi masih buruk.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menilai reformasi birokrasi tidak maksimal karena masing-masing instansi menjalankan program sendiri-sendiri. Padahal, dia bilang perlu ada koordinasi yang jelas antar instansi itu. "Orkestra reformasi birokrasi perlu ada leader," ujarnya, Selasa (9/11).

Chandra mengatakan, Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai program-program yang mumpuni. Namun, dia menegaskan program tersebut bisa berjalan jika ada pemimpin yang setingkat di atas menteri.

Sebelumnya, survei yang dilakukan oleh KPK maupun TI Indonesia menunjukkan instansi dan kementerian di tingkat pusat dan nasional masih diwarnai tindak korupsi. Hasil survei kedua lembaga itu menunjukkan pelayanan publik masih jauh dibawah rata-rata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×