Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Remunerasi TNI di ujung tanduk. Hingga saat ini, program remunerasi itu belum mendapat lampu hijau dari tim reformasi birokrasi padahal waktu pembahasan anggaran semakin sempit.
DPR menargetkan pembahasan anggaran remunerasi TNI itu sudah bisa disetujui November mendatang. Sayangnya, hingga kini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, remunerasi TNI itu masih dibahas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) untuk mendapatkan pemeringkatan dan tunjangan kinerja.
Pembahasan program remunerasi TNI juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah selesai dibahas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, program tersebut harus mendapatkan restu dari DPR.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida S Alisjahbana, juga pesimistis, program remunerasi TNI bisa dimasukkan dalam RAPBN 2011. "Di Bappenas saja, sudah diusulkan sejak tahun beberapa tahun yang lalu, tapi baru diputuskan September kemarin," kata Armida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
