kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.509.000   -9.000   -0,36%
  • USD/IDR 18.218   -34,00   -0,19%
  • IDX 5.352   100,94   1,92%
  • KOMPAS100 692   14,06   2,07%
  • LQ45 552   8,47   1,56%
  • ISSI 171   3,44   2,05%
  • IDX30 312   5,07   1,65%
  • IDXHIDIV20 421   4,07   0,98%
  • IDX80 80   1,65   2,10%
  • IDXV30 115   2,08   1,85%
  • IDXQ30 105   1,25   1,20%

KPK kejar bukti kasus haji hingga Arab Saudi


Kamis, 22 Mei 2014 / 20:56 WIB
ILUSTRASI. Kenaikan CDS pada Desember 2022 didorong ketidakpastian global akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina.


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Edy Can

JAKARTA. Penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi bukan secara tiba-tiba. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, penetapan tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji senilai lebih dari Rp 1 triliun ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

Menurut Johan, penyidik KPK mengumpulkan bukti hingga ke Arab Saudi. Hanya saja, dia tidak menyebutkan siapa pihak yang dimintai keterangan tersebut.

Yang pasti, Johan memastikan tidak ada keterlibatan orang asing dalam kasus ini. "Kami tidak pernah menyatakan ada keterlibatan warga asing," tegasnya, Kamis (22/5).

KPK telah menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013. Suryadharma diduga telah menyalahgunakan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara. Hingga kini, KPK masih menghitung nilai kerugian negara.

Atas perbuatan itu, KPK menjerat Suryadharma melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suryadharma yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terancam hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×